"Dipandang dari aspek pemenuhan konstruksi logistik, Kabupaten Bangkep menghadapi tantangan yang cukup besar, dalam memasok kebutuhan logistik ke wilayah kepulauan," ujar Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, dihubungi dari Palu, Jumat.
Permintaan Pemkab Bangkep tersebut, disampaikan langsung oleh Bupati Ihsan Basir kepada BPS melalui Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, di Jakarta, Jumat.
"Iya, kami menyampaikan langsung kepada BPS melalui pertemuan kami dengan Deputi Bidang Statistik. Pertemuan ini sekaligus untuk memintai pencerahan soal indeks kemahalan konstruksi," ujarnya.
Bupati menyampaikan, Indeks Kemahalan Konstruksi Bangkep berada di angka 94,14, sedangkan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Banggai Laut 103,9. Padahal dua kabupaten ini merupakan kabupaten bertentangga yang berada di wilayah Timur Sulteng sebagai kabupaten kepulauan dan kelautan.
Oleh karena itu, kata dia, Bangkep lebih mengalami tantangan untuk memasok logistik konstruksi ke wilayah kepulauan dan kelautan.
Karena, tingginya biaya transportasi dan minimnya pasokan logistik yang kemudian berdampak pada kenaikan biaya konstruksi, akibat dampak dari indeks tersebut.
"Sehingga kami minta agar indeks kemahalan konstruksi tersebut dinaikkan," sebutnya.
Dengan dinaikkannya indeks kemahalan konstruksi, ujar dia, Kabupaten Banggai Kepulauan ingin memastikan bahwa konstruksi di daerah itu memiliki standar keamanan dan kualitas tinggi.
"Hal ini akan berdampak pada peningkatan biaya lebih," kata dia.
Di samping itu, kata Bupati, kenaikan indeks kemahalan konstruksi dapat mempengaruhi fiskal daerah Bangkep khususnya dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Selain itu, kenaikan indeks kemahalan konstruksi, secara tidak langsung mencegah pengusaha di Bangkep mengambil pasir laut di Bangkep.
Hal itu karena, pengambilan pasir di laut dengan cara menggali dengan berbagai alat, dapat menimbulkan abrasi dan merusak lingkungan.
"Maka dengan kenaikan indeks kemahalan konstruksi, maka pengusaha ketika ingin mengambil logistik pasir laut, harus mengacu kriteria yang sama seperti diterapkan di Kota Luwuk dan Kota Palu," ungkapnya.
