Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah, berupaya meningkatkan pelayanan publik dalam penanganan aduan informasi kebakaran, ketertiban umum, dan transportasi masyarakat yang berbasis komunitas.
"Kebakaran dan masalah ketertiban umum adalah isu serius yang membutuhkan perhatian seluruh pihak," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Ariyono Orab dalam keterangannya diterima di Palu, Rabu.
Pemkab Banggai Kepulauan melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkep menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) proyek perubahan diklat kepemimpinan nasional yang dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ariyono menekankan pentingnya forum ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik, terutama terkait penanganan aduan informasi kebakaran, ketertiban umum, dan transportasi masyarakat yang berbasis komunitas di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ia menilai forum diskusi yang mengusung tema "layanan cepat aduan informasi kebakaran, ketertiban umum dan transportasi masyarakat berbasis komunitas" ini sangat relevan dan strategis sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik.
Menurut dia, forum ini sebagai ajang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan Banggai Kepulauan yang lebih aman dan nyaman, serta mendorong lahirnya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Dengan melibatkan masyarakat dalam sistem aduan, kita dapat meningkatkan responsivitas dan efektivitas penanganan masalah tersebut," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Harry Saputra Nursin mengatakan proyek perubahan ini merupakan inovasi untuk menghadapi tantangan geografis dan aksesibilitas di daerah ini.
"Tantangan tersebut sering kali menghambat penegakan hukum daerah, pemeliharaan ketertiban umum, serta penanganan kebakaran," katanya.
Oleh karena itu, sebagai solusi dalam menjawab tantangan tersebut, ia memaparkan sebuah inovasi, yakni sistem "Lacak Bangkep" yang menggunakan teknologi berbasis digital sebagai platform pelaporan.
Ia mengatakan sistem ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal, seperti komunitas becak motor dan lainnya, untuk mempercepat proses pelaporan dan penanganan insiden di lapangan.
"Dengan adanya inovasi ini, diharapkan nantinya pelayanan publik di Banggai Kepulauan dapat lebih maksimal, serta menciptakan respons yang lebih cepat dan efektif dalam penanganan situasi darurat di wilayah ini," kata Harry.
