Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menduga ada motif dibalik pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.
“Saya melihat ini ada motif tertentu, setidaknya ada motif politik,” kata Moeldoko dalam keterangan melalui video yang diterima di Jakarta, Selasa.
Mantan Panglima TNI itu mempertanyakan mengapa kasus tersebut dipersoalkan kembali sekarang.
"Mengapa pernyataan ini baru disampaikan sekarang. Kan kita tahu persoalan ini dimulai tahun 2017, kenapa baru sekarang dan saat situasi negara sedang menghadapi situasi perpolitikan yang cukup meningkat,” kata dia.
Moeldoko juga menyampaikan bahwa objek dan subjek hukum dalam kasus tersebut sudah jelas. Di mana saat ini, Setya Novanto sudah ditetapkan hukuman penjara selama 15 tahun atas kasus korupsi KTP elektronik.
“Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam penegakan persoalan korupsi sangat clear dan jelas, tidak pernah pandang bulu dan sangat tegas,” ujar dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mempertanyakan maksud pernyataan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengaku pernah diminta dirinya menghentikan kasus hukum mantan ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) terkait korupsi KTP elektronik (KTP-el).
"Untuk apa diramaikan? Itu kepentingan apa diramaikan, itu untuk kepentingan apa?" tanya Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12).
Jokowi menekankan saat kasus KTP elektronik bergulir ia jelas meminta Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada.
Selanjutnya proses hukum terhadap Setya Novanto saat itu berjalan, dan Setya Novanto sudah divonis hukum berat 15 tahun.
Berita Terkait
Arus mudik dan balik Lebaran 2024 dinilai berjalan lancar
Sabtu, 20 April 2024 12:00 Wib
Moeldoko sampaikan dampak rencana kereta cepat IKN-Brunei
Jumat, 5 April 2024 9:14 Wib
Kenaikan pangkat Prabowo tidak punya kepentingan apapun
Jumat, 1 Maret 2024 14:09 Wib
Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern
Jumat, 1 Maret 2024 10:05 Wib
Dekarbonisasi peluang RI bangun ekonomi hijau
Senin, 5 Februari 2024 15:34 Wib
Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik
Jumat, 26 Januari 2024 15:56 Wib
Moeldoko berharap ANTARA terus kawal Indonesia jadi negara maju
Rabu, 13 Desember 2023 8:35 Wib
KSP: Pergantian Panglima Yudo Margono tak melanggar tradisi tentara
Kamis, 9 November 2023 13:32 Wib