Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan proyek perubahan (proper) transformasi perhutanan sosial, mewujudkan pengelolaan hutan berkeadilan, lestari dan berkelanjutan.
"Ini merupakan upaya merintis peta jalan untuk kemajuan Sulteng," kata Wakil Gubernur Sulteng Reni Lamadjido, di Palu, Kamis.
Menurut dia, proper tersebut adalah terobosan penting guna mewujudkan pengelolaan hutan berkeadilan, lestari dan berkelanjutan di Sulteng. Selain itu, dia menyampaikan harapan agar proper itu, dapat meraih nilai tertinggi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IX yang diikuti Kadis Kehutanan.
"Mudah-mudahan proper ini mendapat nilai tertinggi, terbaik dan jadi nomor satu," katanya pula.
Kepala Dinas Kehutanan Sulteng Moh. Neng berharap lewat implementasi proper itu, akan meningkatkan capaian produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dijalankan kelompok usaha perhutanan sosial dan kelompok tani hutan.
Ia mengungkap bahwa nilai transaksi HHBK Sulteng tahun 2023 mampu menembus angka Rp43 miliar, dan lewat transformasi perhutanan sosial diyakininya akan terjadi kenaikan sampai 12,5 persen. Harapannya, perhutanan sosial dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian bagi hutan itu sendiri.
Masyarakat kelompok tani hutan yang berada di sekitar hutan, menjadi satu komponen yang menggantungkan hidupnya dari potensi hutan, namun tetap membutuhkan jaminan keterbukaan akses dalam rangka mengelola dan mengembangkan potensi tersebut.
Apalagi, sejumlah potensi hutan, seperti hasil hutan bukan kayu di antaranya karet, rotan, kelor, jasa lingkungan, agroforestry, jabon dan minyak atsiri, gula aren, kopi, dinilai memiliki peluang pasar yang sangat besar.
Dibutuhkan komitmen dari pemerintah untuk melirik secara utuh potensi-potensi tersebut, dengan mengedepankan skema partisipatif dalam pengembangan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.
