Palu (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko H2IP) bersama Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dalam implementasi kebijakan dan agenda nasional di bidang hak asasi manusia (HAM) di tingkat daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko H2IP Ibnu Chuldun dalam kunjungannya ke Kanwil Kemenkum Sulteng di Palu, Senin, mengatakan kunjungan tersebut menjadi wadah untuk mendengarkan langsung dinamika pelaksanaan kebijakan HAM di daerah.
“Tugas kami adalah memastikan seluruh program dan kebijakan di bidang HAM berjalan seirama dengan visi pembangunan nasional,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mewujudkan pelaksanaan dan pemajuan HAM yang lebih efektif di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah.
Untuk itu, pihaknya melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkum Sulteng sebagai bagian dari agenda koordinatif Kemenko H2IP dalam memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga terkait implementasi kebijakan dan agenda nasional di bidang HAM.
Ia menjelaskan, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko H2IP memiliki tanggung jawab besar dalam sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan HAM yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
Sementara itu, kata dia, daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam penerapan prinsip-prinsip HAM.
“Kami ingin memastikan bahwa komitmen nasional terhadap penghormatan dan perlindungan HAM benar-benar terimplementasi hingga ke tingkat daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menyampaikan apresiasi atas kunjungan Deputi Kemenko H2IP tersebut.
Menurut dia, kunjungan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemajuan HAM.
“Kanwil Kemenkum Sulteng berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pemajuan HAM melalui berbagai program konkret, seperti diseminasi, edukasi HAM, serta penguatan layanan berbasis HAM di seluruh satuan kerja,” ujarnya.
Rakhmat menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulteng telah menjalankan berbagai program sejalan dengan agenda nasional HAM, antara lain pembentukan Kabupaten/Kota Peduli HAM, penguatan pelayanan publik berbasis HAM, serta koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap isu HAM.
Karena itu, ia menegaskan dengan dukungan dan arahan dari Kemenko H2IP, sinergi ini akan semakin kuat.
“Kami ingin memastikan semangat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi bagian integral dari kebijakan dan layanan hukum di daerah,” katanya.
Ia mengharapkan sinergi ini semakin memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor guna memastikan pelaksanaan kebijakan HAM di Sulawesi Tengah berjalan optimal dan berkelanjutan.
