Palu (ANTARA) - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menginginkan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerapkan program satu perawat satu desa, agar pelayanan kesehatan kepada warga di seluruh daerah berjalan maksimal.
Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI Provinsi Sulteng Daeng Masri mengatakan, keinginan tersebut dilandasi atas sejumlah problematika yang terjadi. Di antaranya tidak semua desa memiliki fasilitas kesehatan (Faskes) seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) atau posyandu sebagai tempat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
Sehingga jika suatu desa berada pada wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau yang tidak didukung keberadaan faskes, maka masyarakat di sana harus berjuang untuk memperoleh pelayanan kesehatan di faskes yang terdekat dari tempat tinggal mereka. Hal itu sangat berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat yang lambat memperoleh layanan kesehatan.
"Program satu perawat satu desa ini sudah diterapkan di antaranya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan berhasil meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa berkat keberadan perawat di setiap desa di sana," katanya di Kota Palu, Rabu.
Ia menjelaskan, para perawat tersebut khusus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa yang menjadi tempatnya mengabdi. Pelayanan yang diberikan berupa penanganan kesehatan pertama kepada masyarakat sebelum mendapat penanganan berikutnya di faskes setelah mendapat rekomendasi dari perawat desa.
"Para perawat tersebut bukan yang bekerja di puskesmas atau posyandu kemudian ditempatkan di tiap desa. Mereka khusus memberikan pelayanan kesehatan hanya di desa berdasarkan desa penempatannya. Setelah mendapat penanganan pertama dari perawat desa, perawat itu akan memberikan masukan apakah mesti mendapat pelayanan kesehatan di faskes atau tidak," ujarnya.
Mereka, lanjut Masri, akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan tenaga perawat 24 jam.
"Kami saat ini masih menyusun rancangan program tersebut untuk diterapkan di Sulteng guna meyakinkan pemerintah daerah dan provinsi bahwa program ini bermanfaat dan pasti berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di desa," ucapnya.
PPNI pusat telah mengusulkan program satu perawat satu desa sejak tahun 2018. Dalam penganggaran-nya, pemerintah daerah dapat menggunakan dana desa untuk memberikan insentif atau gaji kepada perawat tersebut.
