Palu (ANTARA) -
Dinsos Sulteng: 124 penerima BLT BBM di Morowali Utara gagal bayar
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan sekitar 124 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dan batuan sosial tunai di Kabupaten Morowali Utara gagal bayar dikarenakan sejumlah faktor.
"Pihak PT Pos Indonesia sebagai pihak pelaksana penyaluran bantuan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Desa di kabupaten itu," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan, dari informasi diterima pihaknya gagal bayar penerima BLT karena mereka telah pindah daerah, ada pun sebagian tidak sedang berada di tempat.
Lalu, warga yang tidak berada ditempat tetap diupayakan untuk disalurkan hak mereka, guna mempercepat proses tersebut Dinas Sosial setempat juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) membatu proses komunikasi dengan penerima manfaat.
"Meski ada gagal bayar, tetapi secara keseluruhan proses penyaluran di 13 kabupaten/kota tetap berjalan normal," ucap Hasbiah.
Ia mengemukakan, progres penyaluran batuan kepada masyarakat terus menunjukkan peningkatan, rata-rata persentase kabupaten/kota di atas 95 persen.
"Realisasi penyaluran sementara di Sulteng berada di angka 95 persen dari alokasi 241.879 keluarga penerima manfaat (KPM) dan yang sudah terbayar 230.160 keluarga sasaran," tutur Hasbiah.
Ia menambahkan, dari 230.160 keluarga sasaran sudah terbayar, tersisa 11.719 penerima manfaat masih dalam proses pembayaran di Kantor Pos masing-masing daerah, maupun petugas Pos mendatangi rumah keluarga sasaran.
Dikatakannya, dari data yang dilaporkan sejumlah kabupaten dengan presentasi penyaluran di atas 95 persen yakni Kabupaten Banggai Kepulauan 98 persen, Tolitoli dan Kota Palu masing-masing 96 persen, kemudian Donggala, Parigi Moutong, Poso dan Banggai masing-masing 97 persen.
"Realisasi sementara Kabupaten Tojo Una-una masih di angka 85 persen. Data ini setiap hari bergerak, diupayakan akhir September 2022 penyaluran tahap pertama dapat diselesaikan," demikian Hasbiah.