Palu (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan kurang lebih 235.866 keluarga sasaran di daerah itu sudah menerima bantuan langsung tunai terkait dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan sosial tunai sembako tahap pertama dari pemerintah pusat.
"Secara perlahan realisasi penyaluran terus meningkat dari kuota di Sulteng diberikan pemerintah pusat sebanyak 241.883 keluarga penerima manfaat (KPM)," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu, Selasa.
Ia mengemukakan persentase penyaluran bantuan sosial untuk warga prasejahtera di Sulteng telah mencapai 98 persen atau naik satu digit dibandingkan realisasi dua hari sebelumnya 97 persen.
Bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan menjaga daya beli masyarakat atas penyesuaian harga BBM secara nasional supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi.
"Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tentunya memastikan bantuan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah serta tepat administrasi," ucap Hasbiah.
Berdasarkan data yang dilaporkan pihaknya, realisasi penyaluran pada sejumlah daerah dari 13 kabupaten/kota di Sulteng berada di angka 99 persen yakni Kabupaten Donggala telah terbayar kepada 25.383 keluarga sasaran dari jumlah kuota 25.714 KPM, Tolitoli dengan realisasi 18.160 keluarga sasaran sudah terbayar dari kuota 18.423 KPM dan Banggai Kepulauan sudah terbayar kepada 3.968 penerima manfaat dari kuota 4.136 KPM.
"Secara keseluruhan realisasi sudah di atas 95 persen. Artinya perlahan beban PT Pos melalui Kantor Pos masing-masing daerah berkurang," ujar dia.
Ia menambahkan dari 235.866 penerima manfaat sudah terbayar, sekitar 5.751 KPM masih dalam proses penyelesaian.
Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota proaktif mengunjungi KPM untuk memastikan ke Kantor Pos mengambil bantuan sesuai jadwal masing-masing desa/kelurahan.
"Masyarakat butuh pendampingan, oleh karena itu saya meminta petugas lapangan jangan bosan mengunjungi penerima manfaat untuk menyampaikan perkembangan informasi," demikian Hasbiah.
