Palu (ANTARA) -
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Pemerintah Kota Palu membahas upaya percepatan pengendalian penyakit akibat virus HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
"Penyakit seperti ini perlu dicegah dan dikendalikan, supaya penularannya tidak meluas," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palu, Kamis.
Secara medis, Pemkot Palu melalui Dinas Kesehatan setempat telah melakukan berbagai langkah strategis, yakni memperluas jangkauan jaringan di wilayah-wilayah terindikasi.
Oleh karena itu, guna mempercepat langkah tersebut maka Pemkot Palu mendorong seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi, komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat berkolaborasi mengampanyekan upaya pencegahan, baik di lingkungan sosial, maupun pertemuan-pertemuan resmi, termasuk memanfaatkan media sosial.
"Untuk membuktikan orang terluar atau tidak, perlu dilakukan tes dan seluruh layanan kesehatan di Palu sudah bisa melayani pemeriksaan," ujar Hadianto.
Pemkot Palu dan KPA berkesinambungan melakukan upaya promosi pencegahan penularan secara komprehensif, mengurangi stigma negatif, melakukan pemetaan populasi kunci, mendorong maksimalisasi akses pelayanan kesehatan dalam mendukung perawatan dan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) supaya mereka semakin berdaya serta produktif.
Selain itu, dalam kolaborasi ini pentingnya edukasi dan evaluasi, karena gaya hidup di era modern cukup berisiko terhadap penularan dari pergaulan bebas, hubungan seks bebas dan faktor pemicu lainnya.
"Masalah penyakit seperti ini tidak hanya berbicara soal kesehatan, namun perlu pendekatan sosial budaya ekonomi dan politik, sehingga penanganan lebih cepat dan akurat," tutur Hadianto.
Menurut data Dinas Kesehatan setempat, tahun 2022 ditemukan 151 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, enam orang dinyatakan meninggal dunia.
Saat ini, Pemkot Palu telah menambah fasilitas pengobatan, penunjang dan pengobatan (PDP) untuk pelayanan khusus yang sebelumnya hanya memiliki satu fasilitas, kini menjadi lima fasilitas.
"Dinas kesehatan secara periodik melakukan pemantauan terhadap mereka yang tertular. Selain pemantauan, Pemkot Palu juga melakukan intervensi pengobatan, dan kini telah mencapai 80 persen," demikian Hadianto.*
