Jakarta (ANTARA) - KPK menegaskan tidak ada muatan politik dalam penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh lembaga anti rasuah tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, menanggapi pernyataan mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana yang menuding penegakan hukum oleh KPK bermuatan politik dan bertujuan menjegal calon presiden tertentu.
"Kami pastikan kacamata KPK murni penegakan hukum. Sepanjang ada alat bukti cukup di hadapan kami, siapapun dan apapun kedudukan serta latar belakangnya pasti kami proses melalui mekanisme penegakan hukum," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ali juga mengatakan pihaknya mengetahui adanya pihak-pihak yang berupaya mengaitkan penegakan hukum oleh KPK dengan narasi tertentu, terutama jelang tahun politik 2024.
"Kami sadar betul semua yang dilakukan KPK saat ini dan ke depan pasti akan selalu dikaitkan dengan narasi politik semacam itu karena memang menjelang tahun politik 2024," ujarnya.
Lebih lanjut Ali juga menyayangkan pernyataan Denny Indrayana yang membuat KPK seakan memihak kelompok tertentu dalam penegakan hukumnya.
"Pernyataannya sangat disayangkan ya karena apa yang disampaikannya jelas dapat dibaca publik seolah-olah merupakan bagian dari desain narasi politik untuk kepentingan yang bersangkutan dan kelompoknya," ujar Ali.
Namun dia memastikan bahwa penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah murni penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Dia juga mengatakan proses peradilan oleh KPK terbuka untuk publik sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menilai dan langsung mengawasi hasil kerja tim KPK.
"Pada gilirannya hasil semua proses penegakan hukum KPK akan diuji secara terbuka melalui proses peradilan yang terbuka untuk umum dan bahkan publik juga bisa langsung menilai, mengawal dan mengikutinya," pungkasnya.
Berita Terkait
Asif Ali Zardari terpilih menjadi presiden baru Pakistan
Minggu, 10 Maret 2024 19:02 Wib
TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni tahun ini
Jumat, 1 Maret 2024 15:01 Wib
Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan
Kamis, 29 Februari 2024 14:35 Wib
Kementan dorong produktivitas petani dengan peningkatan prasarana
Jumat, 23 Februari 2024 14:16 Wib
BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan petugas Pemilu yang sakit
Sabtu, 17 Februari 2024 19:12 Wib
Capres Prabowo minta restu Habib Ali Kwitang agar bisa bertugas untuk rakyat
Jumat, 16 Februari 2024 16:31 Wib
Ali Budimansyah harap presiden terpilih memajukan sektor olahraga
Selasa, 13 Februari 2024 15:35 Wib
Kasal sambut kepulangan Satgas MTF TNI XXVIII-N UNIFIL di Jakarta
Selasa, 6 Februari 2024 14:55 Wib