Gubernur Sulteng tegaskan tata ruang pintu masuk investasi

Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menegaskan tata ruang merupakan pintu masuk terbaik bagi investasi di daerah.

"Prinsip tata ruang saat ini bukan sebagai penghambat investasi, namun sebaliknya memiliki jargon baru yaitu tata ruang pintu masuk terbaik bagi investasi," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa di Palu, Rabu.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan forum komunikasi penataan ruang kabupaten dan kota se-Sulteng. Kegiatan itu diikuti perwakilan 13 kabupaten/kota, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kementerian Investasi.

Dia menjelaskan forum itu menjadi momentum meningkatkan tertib pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan, serta terciptanya keharmonisan, antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

"Peran tata ruang semakin besar dalam pembangunan Sulteng, yaitu sebagai panglima pembangunan," ujarnya.

Dia menegaskan Pemprov Sulteng telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penataan ruang, melalui penetapan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2042.

"Sulteng merupakan provinsi kedelapan yang menetapkan Perda RTRW," ungkapnya.
 
Lanjut dia, perkembangan Sulteng cukup baik, dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 11,91 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 5,5 persen. Kemudian, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp900 miliar, meningkat menjadi Rp2 triliun pada tahun 2023.

Selain itu, realisasi investasi pada tahun 2023, periode Januari-September sebesar Rp83,61 triliun atau menyumbang 7,94 persen dari total realisasi investasi di seluruh Indonesia, atau di posisi keempat secara nasional.

"Ini menunjukkan banyak pelaku usaha tertarik menanamkan investasinya di Sulteng," ujarnya.

Dia berharap dengan potensi dan kekayaan alam Sulteng yang sangat melimpah, maka pengelolaannya harus sinkron dengan RTRW, supaya kepentingan ekonomi tidak mengancam kelestarian ekologi.