Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025.
"Penandatanganan perjanjian kinerja bukan sekedar formalitas, melainkan merupakan langkah strategis yang menjadi dasar untuk mengukur capaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum," kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Jumat.
Ia mengatakan Kanwil Kemenkum Sulteng menggelar acara penandatanganan komitmen bersama, pakta integritas serta perjanjian kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2025.
Menurut dia, hal ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
Penandatanganan tersebut juga, kata dia, merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
"Kita harus mampu menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi," ujarnya.
Renaldy menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan semata, melainkan tanggung jawab bersama.
Menurut dia, kolaborasi, dedikasi, dan inovasi adalah elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aspek pelayanan publik.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Kemenkum Sulawesi Tengah untuk terus menjaga semangat dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi.
Untuk itu, ia mengharapkan upaya ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi amal baik bagi semua pihak yang terlibat.
