Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengemukakan ekonomi daerah tersebut pada kuartal I tahun 2025 tumbuh sekitar 8,69 persen secara tahunan (year on year).
"Ekonomi Sulteng pada kuartal IV tahun 2024 tumbuh sebesar 10,29 persen (yoy), namun perekonomian Sulawesi Tengah pada kuartal I tahun 2025 tetap menunjukkan tren positif," kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa dalam keterangannya mengenai kinerja APBN regional Sulteng di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan pada kuartal I 2025 ditopang oleh meningkatnya aktivitas produksi, pergerakan mobilitas masyarakat selama momentum lebaran dan kenaikan signifikan pada realisasi investasi, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
“Top 3 sektor penyumbang pertumbuhan adalah industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,16 persen, sektor pertanian sebesar 0,91 persen, dan pertambangan sebesar 0,88 persen. Sektor perdagangan serta informasi dan komunikasi juga menunjukkan kontribusi relatif tinggi,” Ujarnya.
Yuni mengemukakan, secara struktur pengeluaran produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tengah kuartal I didominasi oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi rumah tangga, ekspor ekspor neto.
"Ketiganya mencerminkan kuatnya peran investasi dan konsumsi dalam menopang perekonomian daerah," ucapnya.
Sementara itu inflasi Sulawesi Tengah tercatat sebesar 2,82 persen secara bulanan (month to month) pada Maret 2025, dengan tingkat inflasi tahunan berada di angka 1,88 persen.
Kata dia, kembali normalnya indeks harga konsumen (IHK) setelah berakhirnya kebijakan subsidi listrik prabayar turut berperan dalam kestabilan inflasi.
“Harga beras relatif stabil di angka Rp14.550 per kilogram. Namun, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih tinggi, yakni 3,42 persen (mtm) dan 5,7 persen (yoy), dengan cabai rawit dan ikan selar menjadi penyumbang utama,” kata dia menuturkan.
Meski terkendali dalam kisaran target inflasi nasional dua plus minus satu persen), Sulawesi Tengah masih mencatat inflasi tahunan tertinggi di kawasan.
Hal tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Kami terus memantau pergerakan harga dan mendorong sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil tetap terjaga,” kata dia.
