Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Malaysia memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Malaysia dalam Konferensi Perdamaian Internasional di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin, 13 Oktober 2025.
Kemlu Malaysia menyatakan sebanyak 24 negara telah diundang hadir ke Konferensi tersebut. Penyelenggara bersama (Amerika Serikat dan Mesir) mengundang negara-negara itu berdasarkan dukungan penuh atau teguh mereka terhadap Rencana Perdamaian setelah diumumkan pada 29 September 2025.Sementara Malaysia tidak mengambil sikap demikian, atau tidak segera mendukung penuh rencana perdamaian tersebut.
"Hal ini karena kami meyakini bahwa Rencana Perdamaian juga harus memuat prinsip dan aspek yang telah sering kami tekankan selama bertahun-tahun terkait kepentingan rakyat Palestina," demikian penjelasan Kemlu Malaysia dalam pernyataan di Kuala Lumpur, Selasa.
Kemlu Malaysia menyatakan prinsip dan aspek ini mencakup jaminan perlindungan bagi rakyat Palestina, bantuan kemanusiaan segera kepada rakyat Palestina, berakhirnya pendudukan Israel atas Palestina, dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka.
Aspek-aspek ini dinilai sangat penting bagi perdamaian abadi di kawasan Asia Barat, dan Malaysia akan terus memperjuangkan aspek-aspek tersebut.
Malaysia menyatakan menyambut baik rencana perdamaian dan juga perjanjian gencatan senjata tahap pertama antara Hamas dan Israel pada 9 Oktober 2025.
Namun, Malaysia mengambil sikap dengan sangat hati-hati dan menganggap perjanjian tersebut sebagai langkah awal untuk mengakhiri pembunuhan puluhan ribu warga Palestina, kelaparan, dan kehancuran yang disebabkan oleh perang Israel di Gaza.
"Kami mengetahui bahwa Israel dan Hamas, dua pihak yang secara langsung terdampak oleh proses perdamaian ini, tidak menghadiri Konferensi Internasional," demikian penjelasan Kemlu Malaysia.
