DPRD Sigi dorong pemerintah daerah optimalkan potensi PAD

id Kabupaten Sigi,Sulawesi Tengah,Pemkab Sigi,DPRD Sigi,Ikra Ibrahim,PAD

DPRD Sigi dorong pemerintah daerah optimalkan potensi PAD

Wakil Ketua DPRD Sigi Ikra Ibrahim memimpin rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi atas pengajuan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 di Desa Bora, Selasa (17/6/2025). (ANTARA/MOH SALAM)

Sigi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mendesak pemerintah daerah setempat terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Sigi Ikra Ibrahim mengatakan saat ini realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun atau mencapai 99,10 persen.

"Tentunya semua potensi PAD ini termasuk digitalisasi sistem pemungutan, penertiban retribusi serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru lainnya dapat terus ditingkatkan," kata Ikra saat memimpin paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi atas pengajuan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 di Desa Bora, Selasa.

Ia mengemukakan ke depan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja yang bersifat strategis dan berdampak langsung pada masyarakat harus menjadi prioritas utama.

"Pengelolaan pembiayaan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan beban fiskal di masa mendatang," ucapnya.

Ia menuturkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran dan penggunaannya pro rakyat khususnya sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM.

"Sinergi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus lebih diperhatikan termasuk selalu memperkuat hubungan DPRD dan pemerintah daerah dalam mencari dan menemukan sektor-sektor pendapatan baru demi peningkatan pendapatan daerah," sebutnya.

Menurut dia, APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan pemberdayaan masyarakat.

"APBD ini harus mencerminkan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar masalah masyarakat," katanya.

Ikra meminta agar pemerintah daerah dapat menjelaskan terkait Silpa per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp39 miliar tersebut.

"Harapannya semua pihak terkait dapat menyajikan laporan-laporan itu secara lengkap dan rinci sebelum memulai pembahasan tersebut sebab penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah," ujarnya.

Diketahui pendapatan belanja daerah tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1.422.936.660.066 dengan pendapatan asli daerah yang terealisasi sebesar Rp84 miliar sehingga mencapai 98,01 persen dari total Rp86 miliar.

Untuk pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1,3 triliun dengan pencapaian 99,36 persen dan jumlah pendapatan daerah yang sah mencapai Rp15 miliar.

Sementara belanja pada tahun 2024 terealisasi Rp1,4 triliun terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer serta pembiayaan netto per 31 Desember sebesar Rp69 miliar.

Pewarta :
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.