Palu (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyalurkan Rp1,5 miliar untuk program Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE).
"Kebijakan TAPE bukan sekadar mekanisme fiskal, tetapi gerakan moral untuk menjaga bumi dan masa depan generasi kita," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng Christina Shandra Tobondo di Palu, Senin.
Penyerahan anggaran itu dilaksanakan dalam kegiatan peluncuran TAPE dan seminar pendanaan ekologis. Kegiatan itu diinisiasi oleh Yayasan Sikole Mombine.
Sandra mengapresiasi sinergisitas Yayasan Sikola Mombine dan The Asia Foundation bersama Pemprov Sulteng dalam mewujudkan skema pendanaan ekologis atau Ecological Fiscal Transfer (EFT) lewat TAPE.
Lanjut dia, Bappeda bersama mitra pembangunan sedang memperjuangkan pembiayaan berbasis karbon (carbon fund), seperti yang sudah diterapkan Provinsi Kaltim guna menekan emisi gas rumah kaca dan menambah sumber pendanaan hijau bagi daerah.
Pendanaan dalam bentuk bantuan keuangan itu disalurkan untuk 13 kabupaten/kota di Sulteng, di mana 11 kabupaten dan kota mendapatkan pendanaan sebesar Rp100 juta dan dua kabupaten mendapatkan pendanaan sebesar Rp200 juta. Kriteria pendanaan berdasarkan angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) daerah.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Nur Safitri Lasibani mengatakan program itu bukan sekadar sebuah kebijakan baru, tetapi penegasan arah baru pembangunan di Sulteng, bahwa kemajuan daerah tidak boleh dibayar dengan kerusakan alam. Kesejahteraan manusia tidak boleh mengorbankan keberlanjutan ekosistem, serta keadilan ekologis harus menjadi bagian dari keadilan sosial.
“Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras memastikan kebijakan ini punya pijakan ilmiah, logika keadilan, dan semangat kolaborasi,” katanya.
Dia menjelaskan sejak tahun 2022 Yayasan Sikola Mombine bersama mitra masyarakat sipil, akademisi, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menginisiasi dan mengadvokasi lahirnya TAPE.
TAPE sebuah inovasi fiskal daerah yang memberi insentif keuangan kepada kabupaten dan kota berdasarkan kinerja mereka dalam menjaga lingkungan hidup.
“Kami tentu berharap alokasi ini akan meningkat di tahun-tahun mendatang, meskipun kami memahami bahwa pemerintah saat ini tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal,” katanya.
