Jakarta (antarasulteng.com) - Sambut tahun baru, belasan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kementerian Agama, menggelar acara ramah-tamah dengan beberapa mantan dirjen PHU antara lain KH Amidhan, Ghazali, Mubarok, Taufik Kamil dan Slamet Riyanto di sebuah hotel di Gejayan, Yogyakarta, Jumat malam (21/12).
Tak ketinggalan juga, ikut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, Maskul Haji. Pertemuan itu berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.
Dalam kesempatan itu, Dirjen PHU Anggito Abimanyu memaparkan pentingnya seorang pemimpin bersinergi dan meminta pendapat kepada yang lebih tua. Keberhasilan suatu organisasi tidak akan lahir kalau tidak ada sinergi serta komunikasi antara senior dan junior.
"Bagaimanapun saya adalah manusia biasa. Masukan-masukan dari para sesepuh haji sangat kami perlukan. Sebab, masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Dan, tantangan makin berat, sehingga, perlu lebih keras lagi bekerja, untuk melayani umat. Khususnya, tamu-tamu Allah yang ingin pergi haji ke Tanah Suci," ucap Anggito saat memberikan sambutan.
Watak jamaah memang selalu ingin pelayanan yang baik. Dan, pondokan lebih dekat dengan Masjidil Haram.
"Dikasih yang baik masih kurang. Diberi pondokan yang dekat, masih kurang. Itu memang sunnatullah. Sifat manusia memang begitu. Tapi, sebagai pengikut Rasulullah SAW dan pelayan tamu-tamu Allah tidak boleh putus asa. Sebab, melayani tamu-tamu Allah jelas, pahalanya luar biasa. Dan, ini pekerjaan paling mulia. Karena, ganjarannya surga," imbuhnya.
Untuk mencapai itu, kata dia, pemerintah mencanangkan lima program.
"Pertama, reformasi birokrasi. Untuk menjalankan program ini saya tegaskan, saya masih memegang prinsip lebih baik melakukan pembinaan internal. Ketimbang mengambil orang dari luar," kata tokoh keuangan itu.
Yang kedua, melaksanakan renumerasi berdasarkan reputasi dan beban pekerjaan. Jadi, renumerasi diberikan atas dasar beban pekerjaan dan reputasi. Ketiga, reformasi sektor keuangan. Ini diarahkan untuk mengelola dana haji yang disimpan pemerintah menjadi bermanfaat untuk jamaah.
Misalnya, melakukan investasi Rp44 triliun dana setoran awal haji serta Dana Abadi Umat (DAU) dengan aman dan layak. Tentunya, di dalamnya juga ikut melibatkan sektor perbankan, jelasnya.
Untuk mengarah ke sana, ucap dia, perlu payung hukum.
"Dan, alhamdulillah, 2013 nanti, sudah ada payung hukumnya, sehingga, bisa digunakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya buat jamaah," katanya.
Keempat, lanjut Anggito, percepatan menuju jamaah haji mandiri.
"Salah satunya dengan pembuatan video manasik haji lengkap untuk bahan belajar praktis jamaah, sehingga, jamaah bisa belajar manasik sendiri di rumah. Dan, kelima, perlu perbaikan dan pembinaan kepada petugas haji dan KBIH.," katanya.
Badan Layanan Umum
Dalam kesempatan itu, Anggito juga menambahkan, akan memperbaiki pengelolaan asrama haji.
"Pencatatan asetnya masih buruk. Dan, pengelolaannya masih bermasalah," katanya. Karena demikian, ucap dia, ke depan, asrama haji akan dijadikan Badan Layanan Umum (BLU).
"Dari 13 asrama haji yang ada, lima asrama haji akan dijadikan pilot project. Yakni Aceh, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Jogja. Revitalisasi asrama haji diperlukan. Sehingga, aset tidak mengalami penurunan nilai," ungkapnya.
Bahkan, kata Anggito, yang menyedihkan, ada asrama haji yang status hukumnya masih dipertanyakan.
"Ini menyedihkan," tutur Anggito prihatin. Kembali disampaikan Anggito, pemerintah sedang mengupayakan penerbangan haji yang murah.
"Tolong doakan, agar rencana ini berhasil. Kalau perlu, dari dana haji yang dikelola dengan baik itu, nanti bisa digunakan untuk membeli pesawat. Ke arah sana ada. Dan kuat. Tapi, masih dikaji. Termasuk, rencana untuk menggunakan hasil investasi dana haji buat persiapan pemondokan di Makkah," katanya lagi.
Anggito kembali menegaskan musim haji mendatang pemerintah akan menghapus Transit Jeddah.
"Dihapus karena kurang terawasi. Dan banyak menimbulkan masalah," katanya. Termasuk, pemerintah akan melarang dengan tegas segala bentuk bisnis Multi Level Marketing (MLM) berkedok haji dan umrah.
"MLM itu tidak boleh. Kami akan pantau. Ketahuan akan dicabut dan akan kami laporkan ke polisi. Karena, nilai haji dan umrah itu suci. Tidak boleh sembarangan. Haji dan umrah itu ibadah. Tidak boleh dibisniskan seperti itu," tegas Anggito.
Sementara, mantan dirjen haji dan umrah, KH Amidhan, mengusulkan yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini adalah di sektor pembinaan.
"Selama ini sering salah kaprah. Pemerintah lebih mementingkan pelayanan haji ketimbang pembinaan haji, sehingga, banyak jamaah saat pergi umrah dan haji bukannya memperbanyak ibadah malah lebih banyak belanjanya. Ini yang harus diperbaiki," katanya.
Amidhan kembali menuturkan fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) belum maksimal. Perlu diperbaiki.
"Kehadiran KBIH tidak efektif. Malah banyak jamaah yang nggak fokus beribadah. Dan, sebetulnya yang perlu ditambah anggarannya itu, mungkin di bidang pembinaan haji," katanya.
Dan, setelah pembinaan haji dibenahi, ucap dia, jangan lupa juga diperbaiki tata kelola keuangan haji.
"Ini juga penting. Sehingga, kehadiran Anggito sebagai seorang ahli keuangan di tengah-tengah lingkungan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah sangat tepat," pungkas Amidhan lagi.
(E001/A011
