Bupati Poso lantik sejumlah pejabat di objek wisata
Khusus Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, memang terdapat beberapa formasi jabatan yang kosong. Begitu halnya beberapa pejabat kecamatan maupun kepala puskesmas yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Kerja PNS yang diketuai Sekretari
Poso (ANTARA) - Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu melantik sejumlah pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas di lingkup pemerintahannya di lokasi objek wisata Mpolenda, Desa Wanga, Kecamatan Lore Peore, Jumat (20/9).
Bupati sengaja melantik pejabat tersebut jauh dari ibu kota kabupaten dan dilakukan di lokasi objek wisata Mpolenda dengan bangunan monumental Patung Raja Lore bersama Permaisuri di desa Wanga Lore Peore.
Hal ini sengaja dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahannya bersama Wabup Samsuri agar selalu ada inovasi baru baik dalam pelaksanaan agenda-agenda pemerintahan dengan mengedepankan inovasi kreatif yang responsif terhadap situasi dan keadaan masyarakat di Kabupaten Poso serta adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Pergeseran serta promosi jabatan itu menurut Darmin adalah bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia para ASN Poso yang telah melalui beberapa pertimbangan penilaian yang dimiliki sesuai kemampuannya.
Adapun pejabat yang dilantik adalah Indra Wadia Ngasang menggantikan Muhlis Saing Dullah sebagai Camat Poso Pesisir, Lini Suryani Mokonio, SH menggantikan Johny Mobertson Walukow, SE sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dan Sujaminto Suryanto, S.Pd sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso.
Berikutnya Lini Mokonio menggantikan Johny Walukow sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso, sedangkan Muhlis Dullah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dan Marmin, SE, M.Si dipromosikan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.
“Khusus Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, memang terdapat beberapa formasi jabatan yang kosong. Begitu halnya beberapa pejabat kecamatan maupun kepala puskesmas yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Kerja PNS yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, sehingga pelantikan ini telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” ujar Bupati Darmin.
Ia menambahkan pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada para pejabat agar mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan wawasan agar dapat mengaplikasikannya dalam setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
“Pada hakekatnya, pelantikan ini merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang terus berbenah di seluruh sektor dan bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan sehingga pelaksanaannya lebih baik, optimal, efektif dan berdaya saing” jelas Bupati Darmin.
Dikatakan reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
“Sehingga melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan jalannya roda pemerintahan,” ujar Darmin.***
Bupati sengaja melantik pejabat tersebut jauh dari ibu kota kabupaten dan dilakukan di lokasi objek wisata Mpolenda dengan bangunan monumental Patung Raja Lore bersama Permaisuri di desa Wanga Lore Peore.
Hal ini sengaja dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahannya bersama Wabup Samsuri agar selalu ada inovasi baru baik dalam pelaksanaan agenda-agenda pemerintahan dengan mengedepankan inovasi kreatif yang responsif terhadap situasi dan keadaan masyarakat di Kabupaten Poso serta adaptif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Pergeseran serta promosi jabatan itu menurut Darmin adalah bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia para ASN Poso yang telah melalui beberapa pertimbangan penilaian yang dimiliki sesuai kemampuannya.
Adapun pejabat yang dilantik adalah Indra Wadia Ngasang menggantikan Muhlis Saing Dullah sebagai Camat Poso Pesisir, Lini Suryani Mokonio, SH menggantikan Johny Mobertson Walukow, SE sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dan Sujaminto Suryanto, S.Pd sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Poso.
Berikutnya Lini Mokonio menggantikan Johny Walukow sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Poso, sedangkan Muhlis Dullah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dan Marmin, SE, M.Si dipromosikan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Poso.
“Khusus Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, memang terdapat beberapa formasi jabatan yang kosong. Begitu halnya beberapa pejabat kecamatan maupun kepala puskesmas yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Kerja PNS yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, sehingga pelantikan ini telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” ujar Bupati Darmin.
Ia menambahkan pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada para pejabat agar mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan wawasan agar dapat mengaplikasikannya dalam setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
“Pada hakekatnya, pelantikan ini merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang terus berbenah di seluruh sektor dan bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan sehingga pelaksanaannya lebih baik, optimal, efektif dan berdaya saing” jelas Bupati Darmin.
Dikatakan reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
“Sehingga melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan jalannya roda pemerintahan,” ujar Darmin.***