"Iya, perwakilan Pemerintah Mozambik yang didampingi FAO Mozambik dan Indonesia studi banding tentang mekanisme dan skema pengelolaan hutan di Sulteng," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, Nahardi, di Palu.
Perwakilan dari Mozambik terdiri atas Kepala Direktorat Pengawasan Hutan dan Indutri, Claudio Manuel Ismael Afonso. Kepala Departemen Pengelolaan Hutan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat, Teresa Guila Nube. Kepala Departemen Inventarisasi Kehutanan Direktorat Kehutanan Mozambik, Juliao Chamuce Cuambe. Kepala Dinas Kehutanan untuk Zambezia, Eugenio Agustinho Manhica dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Cabo Delgado, Reinaldo Cesar de Agustinho Germano.
Tim itu didampingi oleh Rosa Nacidio Elija, konsultan hukum dari FAO Mozambik. Kemudian Isilda Nhantumbo selaku konsultan internasional pengelolaan hutan lestari dari FAO Mozambik.
Kemudian, tim dari Mozambik didampingi oleh Achmad Ponco Kusumah dan Denny Sapulette staf pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian LHK, dan Tim FAO Indonesia yaitu Bambang A dan Adam Gerrand.
Menurut Nahardi, studi banding itu memiliki beberapa tujuan antara lain mempelajari langsung serta membahas bersama pemerintah mengenai kerangka hukum dan kelembagaan, keefektifan dengan pendekatan pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management/SFM) serta implementasinya, yang melibatkan masyarakat dan mekanisme pembagian manfaat.
Baca juga: FAO bantu petani Pasigala jadikan hortikultura sumber pendapatan
Baca juga: FAO kucurkan bantuan untuk petani dan nelayan di Sulawesi Tengah
Kemudian, dari sektor swasta pengalaman dalam menerapkan SFM menggunakan Forest Management Unit (FMU) atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perjanjian Lisensi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan atau tanpa sertifikasi hutan.
Selanjutnya, tim ingin terlibat dan melihat langsung jenis entitas yang merupakan bagian dari perjanjian, proses pembentukannya, termasuk manfaat sosial dan ekonomi bahkan menyangkut pengembangan kapasitas dan manajemen.
Staf Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kementerian LHK, Achmad Ponco Kusumah mengemukakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menunjuk KPH Banawa-Lalundu, di Sulteng untuk dijadikan sebagai lokasi studi banding tersebut.
Ia mengatakan KPH Banawa Lalundu dengan luas hutan kurang lebih 110.000 hektare di dalamnya terdapat hutan produksi, hutan lindung, dan seterusnya.
Kementerian LHK memandang bahwa KPH Banawa-Lalundu di Donggala, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu KPH yang sudah berjalan atau aktif.
"KPH Banawa Lalundu, salah satu KPH di Indonesia yang sudah berjalan," katanhya.
Tim dari Republik Mozambik mengunjungi beberapa obek wisata dalam awasan hutan produksi dalam wilayah kerja KPH Banawa-Lalundu, meliputi Lokasi objek wisata Paralayang di Dusun Salena, Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
Kemudian, objek wisata Air Terjun Loto di Desa Loli Tasiburi. Berlanjut ke Wisata Mangrove yang merupakan kawasan lindung di Donggala, dalam wilayah KPH Banawa-Lalundu.
Kunjungan tim tersebut, dikawal langsung oleh Kepala KPH Banawa Lalundu, Susanto dan Kepala Perlindungan KSDAE KPH Banawa-Lalundu, Mirwan Lamandura.
