Palu (ANTARA) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Tengah sedang membuka pendaftaran bakal calon bupati/wali kota dan gubernur di daerah itu dengan syarat siap menandatangani pakta integritas untuk tidak korupsi jika terpilih.
"Dalam proses penerimaan calon kepala daerah ini akan ada penandatanganan pakta integritas salah satunya sanggup tidak korupsi dan sanggup menjalankan visi dan misi PKB," kata Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah M Amin Thahir pada jumpa pers di Kantor DPW PKB Sulteng di Palu, Jumat.
Jumpa pers dalam rangka pembukaan masa pendaftaran calon kepala daerah itu juga dihadiri Tim Penjaringan Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota tingkat provinsi dan tim dari sejumlah cabang yang akan mengikuti pilkada serentak 2020.
Partai itu telah membuka pendaftaran bakal calon sejak 15 s/d 21 November 2019. Berikutnya akan verifikasi berkas pada 25 s/d 27 November dan perbaikan berkas pendaftaran pada 28 November s/d 3 Desember 2019.
Hal itu kata dia, merujuk pada petunjuk pelaksanaan teknis penerimaan bakal calon kepala daerah yang telah dikeluarkan DPP PKB.
Amin mengatakan pada pilkada serentak 2020, PKB akan memprioritaskan kader, namun jika elektabilitas rendah, partai tetap tidak bisa memaksa kadernya.
"Indikator kemenangan itu melalui survei. Kalau nantinya bukan kader yang diusung, bagaimana bargaining politiknya," katanya.
Amin mengatakan PKB di Sulteng telah melakukan pemetaan potensi kemenangan dari seluruh daerah yang akan mengikuti pilkada serentak. Dari seluruh daerah tidak satupun yang memenuhi syarat untuk mengusung satu pasang calon sehingga harus berkoalisi dengan partai lain.
Di DPRD provinsi PKB hanya memiliki empat kursi dari sembilan kursi syarat mengusung calon kepala daerah. Demikian halnya di Kota Palu, hanya meraih tiga dari tujuh kursi.
Di Kabupaten Sigi, PKB hanya punya modal tiga dari enam kursi, Sama seperti di Kabupaten Tojo Unauna, hanya punya tiga dari lima kursi.
Di Morowali Utara, PKB sedikit lebih besar yakni empat dari lima kursi yang disyaratkan, di Kabupaten Banggai PKB hanya memiliki dua dari tujuh kursi. dan di Banggai Laut hanya satu dari lima kursi.
Sementara di Poso dan Tolitoli, PKB tidak memiliki kursi di DPRD sehingga tidak bisa mengusung pasangan calon bupati kecuali menjadi pendukung.
Amin mengatakan setelah seluruh proses pendaftaran di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan tingkat cabang untuk calon bupati/wali kota selesai, seluruh bakal calon akan melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPP PKB.
"Putusan final itu ada di DPP. Tim di tingkat provinsi dan kabupaten itu hanya urusan administrasi," katanya.
Terkait biaya pendaftaran, Amin mengatakan akan dibebankan kepada bakal calon namun jumlahnya belum ditetapkan.
Amin menegaskan partai yang dipimpinnya tidak akan dijual kepada para calon kepala daerah menjelang pilkada serentak di sembilan kabupaten/kota dan provinsi di daerah itu.
"Ongkos politik tidak bisa dihindari, tetapi kami tidak mungkin menjual partai ini. Ini adalah pertarungan kami di tingkat lokal maupun eksistensi menuju Pilpres 2024," kata Amin.
Baca juga: PKB siapkan kader terbaik bertarung pada Pilkada serentak di Sulteng
PKB Sulteng cari calon kepala daerah yang siap tidak korupsi
Ketua DPW PKB Sulteng M Amin Thahir (tengah) didampingi tim penjaringan bakal calon kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota saat jumpa pers di Palu, Jumat (8/11) sore. (Adha Nadjemuddin)
Dalam proses penerimaan calon kepala daerah ini akan ada penandatanganan pakta integritas salah satunya sanggup tidak korupsi dan sanggup menjalankan visi dan misi PKB
