Penerima Jamkesda Harus Diverifikasi Lagi

Malang - Anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, meminta agar penerima kartu jaminan kesehatan daerah diverifikasi ulang sebagai syarat disetujuinya anggaran tambahan sebesar Rp9 miliar dalam perubahan anggaran keuangan 2012.

"Jika anggaran tambahan ini ingin disetujui dewan, data penerima jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) harus diverifikasi ulang, dan benar-benar tepat sasaran," kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiaji, di Malang, Sabtu.

Sebab, menurut politisi dari PKB tersebut, selama ini banyak warga mampu yang menggunakan surat pernyataan miskin (SPM) yang dikeuarkan oleh Dinkes. Namun, Dinkes sendiri tidak melakukan survei lapangan, sehingga tidak tahu kondisi sebenarnya.

Dengan adanya validasi ulang data penerima iamkesda, katanya, diharapkan bisa diketahui apakah masyarakat yang selama ini menggunakan SPM dan Jamkesda benar-benar warga miskin.

Sebab, melihat kejadian tahun ini, dikhawatirkan penggunaan dana jamkesda tidak tepat sasaran, sehingga harus disurvedi kembali dengan menggunakan indikator kemiskinan yang sudah ditetapkan.

Dana "sharing" Pemprov Jatim sebesar Rp 4,4 miliar untuk biaya kesehatan warga Kota Malang pengguna SPM dan Jamkesda di RSSA Malang telah habis, hanya dalam kurun waktu tiga bulan, sehingga RSAA menghentikan layanan bagi pasien pengguna SPM maupun jamkesda dari daerah itu.

Agar warga miskin pengguna jamkesda dan SPM tetap terlayani kebutuhan kesehatannya, Pemkot Malang menyiapkan dana talangan sari anggaran jamkesda Kota Malang sebesar Rp6 miliar dan amsih terpakai Rp2 miliar. (E009)