Palu, (antarasulteng.com) - Fraksi Nasional Demokrat DPRD Sulawesi Tengah menilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan ke DPRD untuk dibahas pekan ini belum memuat informasi yang terbuka dan menyeluruh.
"Kami menyebutnya RAPBD tidak informatif dan kelihatannya potong kompas," kata Ketua Fraksi Nasdem Muh Masykur di Palu, Rabu.
Dia mencontohkan dalam dokumen RAPBD 2015 tersebut pemerintah provinsi tidak mengikutkan jumlah pegawai di setiap instansi atau total jumlah pegawai provinsi.
Sejatinya kata dia, rancangan anggaran yang dibuat juga secara bersamaan harus mencantumkan jumlah pegawai. Sehingga akan kelihatan besaran anggaran yang direncanakan beserta peruntukannya khususnya untuk belanja tidak langsung.
"Ini yang tidak kelihatan dan dimunculkan dalam dokumen RAPBD. Kami tidak tahu apakah ini karena faktor kelalaian atau memang sengaja," katanya.
Mestinya kata dia, jika merujuk pada aturan standar, pembahasan RAPBD dimulai dari Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD.
"Dari sinilah bisa kita lihat detail RAPBD-nya nanti," kata Masykur.
Menurut rencana pengantar nota keuangan RAPBD 2015 Provinsi akan dilakukan 4 Desember 2014.
Saat ini masing-masing fraksi di DPRD setempat sedang mengkaji rancangan anggaran yang sudah diajukan. Sebagian fraksi membentuk tim analisis RAPBD.
Renacana pendapatan 2015 direncanakan sebesar Rp2,695 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp848 miliar, dana perimbangan Rp1,4 trilun, dan pendapatan lain-lain Rp445 miliar.
Sementara rencana belanja daerah sebesar Rp2.688 triliun terdiri dari belanja tidak langsung Rp1,5 triliun atau 55,8 persen. Sementara belanja langsung Rp1,1 triliun atau 44,2 persen.(skd)
