Penyaluran dana stimulan penyintas Sigi diperpanjang hingga Juni 2022

id danastimulan,bpbdsigi,korbanbencana,sulawesitengah

Penyaluran dana stimulan penyintas Sigi  diperpanjang hingga Juni 2022

Korban bencana 28 September 2018 di Kota Palu, Sulawesi Tengah menerima bantuan dana stimulan. ANTARA/HO/ (Pemkot Palu)

Sigi (ANTARA) - Penyaluran dana stimulan kepada penyintas atau korban bencana gempa bumi dan likuefaksi di Kabupten Sigi yang terjadi 28 September 2018 diperpanjang hingga tanggal 25 Juni 2022.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi, Ahmad Yani mengatakan masih ada sekitar 1.000 lebih korban bencana di Sigi yang belum menerima bantuan dana stimulan.

“Dari 24.000 yang terdata, masih ada kurang lebih 3.800 yang dialokasikan kembali dari sisa dana yang ada. Bukan terlambat. Ada 3.400 yang tidak bisa disalurkan karena masalah data yang belum akurat,” sebut Yani di Sigi, Kamis.

“Dari 3.800 itu sampai Desember 2021 sudah tersalurkan seribu lebih dan sisanya lagi akan diselesaikan hingga Juni 2022 ini,” tambahnya.

Yani akui, pada saat penyaluran bantuan pemerintah mengalami banyak kendala. Salah satunya yakni validasi dan verifikasi data korban bencana.

“Kita harus cocokkan data jangan sampai ada penerima ganda. Apalagi masuk masa pandemi sehingga penyaluran juga mengalami kendala,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen rencana rehab rekon pasca bencana, nilai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana gempa bumi dan likuefaksi pada 28 September 2018 lalu mencapai Rp11 triliun. Terhitung masing-masing kerusakan Rp9 triliun dan kerugian mencapai Rp2 triliun.

Dari jumlah kerusakan dan kerugian tersebut, yang baru terealisasi hingga tahun 2021 yakni sekitar Rp4,9 triliun. “Kolaborasi antara pihak NGO, masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan hibah RR,” sebut Yani.

Rencananya tahun 2022, pemerintah daerah mengurangi sejumlah kegiatan yang tidak dibutuhkan dalam pemulihan pasca bencana 28 September 2018. Salah satunya yakni kegiatan penanganan hunian sementara (huntara).

“Hasil koordinasi dengan BNPB kita mengurangi kegiatan yang tidak lagi dibutuhkan,” jelasnya.“Kita harapkan sebelum Juni 2022 semuanya sudah bisa tersalurkan dan tidak ada kendala lagi,” terangnya.