Pemerintah segera susun inpres tata kelola penempatan PMI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan pemerintah segera menyusun instruksi presiden (inpres) yang berisi perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dari hulu sampai hilir.

"Presiden minta kerja kolaboratif kementerian dan lembaga. Kita akan segera membuat instruksi presiden yang merinci tugas masing-masing kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, daerah sampai desa," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam rapat koordinasi bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, inpres tersebut akan memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggungjawab kementerian serta lembaga dalam tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

"Hasil rapat antar-kemenko akan dibuat instruksi presiden yang akan mengatur tanggung jawab kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Ia mencontohkan terkait isu penempatan PMI, misalnya recruitmen agreement, membuat visa, percepatan masa tunggu penempatan PMI, penerbitan surat izin perekrutan PMI, memperluas peluang kerja sama luar negeri pada skema government to government, itu menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri RI dan BP2MI.

Kemudian, lanjutnya, terkait dengan pemberian informasi peluang penempatan dan pelindungan PMI dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai ke pemerintah desa. Informasi itu dalam bentuk surat edaran bersama Mendagri, Menaker, Mendes PDTT, dan BP2MI.

"Jadi setiap urusan tidak tunggal penyelesaian dan tanggung jawabnya, semuanya membutuhkan tindakan kolaboratif antar-kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah sampai pemerintah desa," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ida menyampaikan terkait dengan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, terdapat tiga poin utama yang menjadi arahan Presiden RI.

Pertama, perbaikan tata kelola yang terdiri dari evaluasi tata kelola dari hulu sampai dengan hilir, pengawasan pelaksanaan penempatan PMI, dan mempermudah prosedur penempatan.

Kedua, perbaikan skema pelindungan jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia pada masa sebelum, selama dan setelah bekerja. Dan ketiga, evaluasi regulasi terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerjaan Indonesia.