Pemerintah Kota Palu mengapresiasi keterlibatan Pemerintah Pusat dalam memulihkan infrastruktur di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah pascagempa beberapa waktu lalu.
"Pemulihan pascabencana tidak terlepas dari keterlibatan para pihak mulai dari pemangku kepentingan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terlebih Pemerintah Pusat sehingga daerah ini cepat bangkit dari keterpurukan bencana," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu Irmayanti Petalolo saat menjadi narasumber dalam seminar penataan kawasan Teluk Palu oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III di Palu, Senin.
Ia menjelaskan, keterlibatan penuh pemerintah pusat melalui kementerian terkait dalam membantu pemulihan setelah bencana alam merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah.
Salah satu kegiatan pemulihan infrastruktur dilakukan pemerintah di Kota Palu yakni pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 7,2 kilometer di Teluk Palu.
Tanggul existing merupakan salah satu infrastruktur yang mengalami kerusakan parah, sehingga untuk mengatasi situasi tersebut dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat diperlukan konstruksi yang kokoh.
"Rekonstruksi tanggul bertujuan untuk menahan proses abrasi pantai dan mencegah banjir pasang," ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelum pelaksanaan konstruksi, terlebih dahulu dilakukan studi untuk meminimalisir dampak pembangunan, supaya pada saat dilaksanakan tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.
"Pembangunan tanggul, tambahan perahu di Kelurahan Lere, Besusu dan Tondo telah selesai. Ini salah satu kegiatan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan paling tidak untuk meminimalisir dampak bencana," tutur Irmayanti.
Upaya dilakukan pemerintah dalam pekerjaan konstruksi di kawasan Teluk Palu tidak hanya memperhatikan struktur fisik, tetapi juga telah memperhitungkan mata pencaharian nelayan pesisir teluk.
Selain konstruksi kawasan pantai, Pemerintah saat ini juga sedang menyelesaikan pekerjaan konstruksi hunian tetap (huntap) korban bencana tahap dua di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantokulore dan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan masing-masing 535 unit, Kelurahan Tondo 1.000 unit lebih.
"Kami berharap kolaborasi ini terus berjalan hingga ke depan dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Kota Palu," kata dia berharap.
