Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan bahwa implementasi megatren digitalisasi dan transisi hijau perlu untuk wujudkan Visi ASEAN 2045 sebagai kawasan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.
“Untuk mencapai hal ini (Visi ASEAN 2045), kita perlu memiliki strategi untuk mengatasi gangguan di masa depan, mengembangkan sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, dan merangkul megatren seperti digitalisasi dan transisi hijau,” kata Edi Prio Pambudi, di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, kini ASEAN menghadapi berbagai tantangan multidimensi mulai dari ketegangan geo-politik dan geo-ekonomi, teknologi hijau, kecerdasan buatan, populasi yang menua, maupun krisis iklim.
Ia juga menyampaikan tiga usulan terkait terobosan dalam penyusunan Rencana Strategis Pilar Ekonomi ASEAN (AEC Strategic Plan) 2026-2030, yakni penguatan ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, revitalisasi sektor prioritas ASEAN, serta uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor transformasi digital dan teknologi.
Usulan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan ke-45 Gugus Tugas ASEAN untuk Integrasi Ekonomi (HLTF-EI), di Vang Vieng, Laos, pada 19-21 Februari 2024.
Edi menyatakan bahwa untuk memperkuat ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, para negara anggota dapat mempertimbangkan untuk menciptakan sebuah platform untuk meningkatkan sinergi serta mengidentifikasi tindakan dan kolaborasi bersama antara ketiga pilar ASEAN.
Terkait revitalisasi sektor prioritas ASEAN, ia menuturkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan, mengingat adanya perubahan lanskap ekonomi saat ini sehingga terdapat kesempatan bagi ASEAN untuk menghidupkan kembali kerja sama sektor prioritas untuk meningkatkan perdagangan dan investasi sekaligus menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor transformasi digital dan teknologi perlu dilaksanakan untuk melihat efektivitas dan efisiensi mekanisme tersebut sebelum diimplementasikan secara luas ke sektor lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap pembentukan Gugus Tugas untuk Ekonomi Biru (ACTF-BE) dan rencana pelaksanaan pertemuan pertama ACTF-BE yang akan dilaksanakan pada Agustus 2024 sebagai rangkaian pertemuan ke-46 HLTF-EI di Luang Prabang, Laos.
“Seperti yang kita ketahui bersama, AEC Post-2025 akan terbentuk dalam konteks yang baru, dan kita tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa,” ujar Edi pula.
