Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) menangani 16 kasus tindak pidana praktik penangkapan ikan dengan cara merusak atau destructive fishing selama tahun 2024.
"Sepanjang tahun 2024, Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah menangani 21 kasus terkait dengan kejahatan di laut, dan 16 kasus diantaranya merupakan tindak pidana destructive fishing," kata Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.
Ia mengemukakan angka ini mencatatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, kata dia, tercatat sebanyak 16 kasus kejahatan di laut dengan delapan diantaranya merupakan tindak pidana destructive fishing.
Peningkatan kasus tersebut menunjukkan adanya kenaikan penanganan tindak pidana destructive fishing sebesar 100 persen di tahun 2024.
Menurut Kapolda, praktik destructive fishing ini telah menjadi salah satu masalah serius yang merugikan nelayan, terutama mereka yang bergantung pada hasil laut untuk mata pencaharian.
Oleh karena itu, kata dia, upaya penanggulangan destructive fishing menjadi prioritas utama pihak kepolisian, dengan harapan dapat melindungi keberlanjutan sumber daya laut serta mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan.
Ia menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna menanggulangi tindak pidana yang merusak lingkungan hidup tersebut.
Ia juga mengharapkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan turut serta dalam upaya pemberantasan kejahatan di laut.
"Kami berharap dengan meningkatnya kesadaran dan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, terutama para nelayan," katanya.
