Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera mengatur kembali kebijakan untuk perjalanan dinas, untuk memastikan birokrasi berjalan lebih efektif dan transparan.
“Kalau dihitung-hitung, ini seperti ada orang yang berjalan terus tanpa pernah di kantor,” kata Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Selasa.
Penegasan Gubernur Sulteng periode 2024-2029 itu disampaikan pada kegiatan pengarahan kepada ratusan ASN lingkup Pemprov Sulteng. Lanjut dia, kebijakan efisiensi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Anwar menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas yang mencapai hampir Rp200 miliar. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran yang tidak perlu akan dilakukan guna memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat.
Dia menegaskan akan mengatur ulang kebijakan perjalanan dinas, menetapkan batasan bagi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, hingga staf, agar penggunaan anggaran lebih terkontrol.
Ia juga menyoroti praktik “titip-titip anggaran” yang menurutnya sudah tidak bisa lagi dilakukan di pemerintahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan anggaran yang dihemat, untuk meningkatkan tunjangan pegawai.
“Lebih baik kita gunakan untuk menaikkan tunjangan pegawai daripada dinikmati segelintir orang,” ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, terutama dalam mendukung biaya kuliah mahasiswa di Sulawesi Tengah.
“Bayangkan, uang yang kita kumpulkan bisa membiayai SPP ribuan mahasiswa. Itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.
Ia meminta setiap instansi menetapkan durasi penyelesaian administrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan cepat dan profesional.
“Kalau ada yang lebih cepat dari target, ada reward. Kalau lebih lambat, siap-siap terima punishment,” katanya mengingatkan.
Anwar juga memastikan bahwa sebelum lebaran, ASN akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, termasuk gaji ke-13.
Selain efisiensi anggaran, Anwar menyoroti ketidakadilan dalam pemberian tunjangan kinerja di beberapa dinas. Ia menemukan ada dinas yang mendapatkan kenaikan tunjangan dengan mudah, sementara dinas lain justru mengalami stagnasi.
“Tunjangan kinerja itu bukan soal dinas basah atau kering, tapi soal kesejahteraan pegawai. Semua harus mendapatkan hak yang sama,” katanya menegaskan.
