Palu (ANTARA) -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengingatkan Pemerintah Kota Palu, untuk terbuka terkait penganggaran mudik gratis Lebaran 2025.
"Kalau tujuan mudik gratis ini kami sangat setuju, Ini mulia, karena bisa membantu saudara-saudara kita yang ingin pulang kampung. Tetapi harusnya DPRD sebagai mitra pemerintah, dapat disampaikan dari mana sumber anggarannya, biar masyarakat juga tahu," kata Anggota Komisi B DPRD Kota Palu M. Sultan Amin Badawi di Palu, Rabu.
Menurut dia, Kota Palu tengah menghadapi defisit anggaran, bahkan beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah belum menerima hak mereka.
Di samping itu, realisasi Pendapatan Daerah pada tiga bulan pertama tahun 2025 baru tercatat sekitar 4,57 persen, yang harusnya sudah di atas delapan persen.
Terkait masalah tersebut, Komisi B berencana untuk mengundang Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas lebih lanjut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Kami sudah merencanakan untuk menyurat ke OPD, terutama Dinas Dispenda, untuk menanyakan apa kendala sehingga pendapatan daerah baru mencapai 4 persen, sekaligus menanyakan sumber anggaran mudik gratis ini," katanya menegaskan.
Dengan adanya RDP yang direncanakan, Komisi B berharap pemerintah kota dapat memberikan penjelasan yang jelas dan memastikan bahwa program mudik gratis dapat terlaksana dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
