Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.
"Pentingnya sinergi dan akurasi data dalam menangani masalah stunting di Sulawesi Tengah," kata Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido di Palu, Rabu.
Ia mengajak pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB), Dinas Kesehatan, Bappeda dan BKKBN Perwakilan Sulteng untuk kembali menguatkan tekad dan menyiapkan langkah kolaboratif guna menekan angka stunting.
Ia mengatakan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulteng sebesar 26,1 persen, menurun sebesar satu persen dari 27,2 persen pada 2023.
Meski demikian, ia menyebut angka ini masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Wagub mendorong agar rencana aksi ke depan harus lebih sederhana dan fokus dengan menyasar langsung sasaran berdasarkan data yang valid.
Ia menekankan bahwa jika ditemui anak dengan perawakan pendek belum tentu menderita stunting, tapi perlu untuk dicek terlebih dulu aspek-aspek lain, seperti berat badan, kemampuan motorik, kognitif, dan imunitas tubuh agar kesimpulan tidak spekulatif.
“Masalah pengukuran krusial walaupun kecil, tapi jika menyumbangkan data yang salah, bisa salah penanganan," katanya.
Untuk itu, kata dia, penguatan peran posyandu menjadi sangat strategis, termasuk dalam pemanfaatan aplikasi e-Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebagai solusi pengumpulan data gizi anak yang akurat.
"Data tersebut nantinya menjadi rujukan dalam menentukan intervensi spesifik berbasis by name by address. Tak kalah penting, pengukuran status gizi anak menggunakan alat antropometri standar, seperti pengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala juga harus dilakukan rutin dan konsisten," katanya.
Ia mengatakan pengukuran status gizi anak harus dilakukan setiap bulan di puskesmas agar data tumbuh kembang anak dapat terus diperbarui.
Ia menekankan untuk menaruh perhatian terhadap fase kehamilan yang tidak kalah penting. Ia menyebut bahwa penggunaan alat USG di puskesmas tidak hanya untuk memantau kehamilan, tapi juga upaya deteksi dini risiko stunting pada janin.
Untuk itu, Wagub menginstruksikan pelaksanaan pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan di puskesmas supaya mampu mengoperasikan alat USG untuk melakukan skrining pada ibu hamil.
Ia mengharapkan agar upaya mata rantai pernikahan anak dapat diputus sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
"Kuncinya kita harus kompak, komitmen dan akurat dalam penyajian data,” katanya.
