Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) hingga 31 Agustus 2025 sebesar Rp13,06 triliun atau 50,81 persen dari target, mengalami kontraksi 5,24 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
“Pendapatan tersebut masih didominasi oleh pendapatan transfer yang mencapai Rp10,21 triliun,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi dalam keterangan tertulisnya di Palu, Jumat.
Ia mengatakan hal itu menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulteng masih rendah di angka 21,82 persen atau masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dari sisi belanja, realisasi APBD hingga akhir Agustus 2025 tercatat sebesar Rp11,32 triliun atau 42,45 persen dari pagu belanja, dengan kontraksi 9,79 persen yoy.
Berdasarkan capaian tersebut, posisi fiskal daerah mencatatkan surplus sebesar Rp1,75 triliun.
Sementara itu, dari sisi pengelolaan APBN regional, Kanwil DJPb Sulteng mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp5,14 triliun atau 68,43 persen dari target, namun mengalami kontraksi cukup dalam yakni 38,31 persen yoy.
“Penerimaan negara masih didominasi oleh pajak dalam negeri yang mencapai Rp2,92 triliun, namun terkontraksi 54,74 persen yoy,” katanya pula.
Ia melanjutkan realisasi belanja APBN di wilayah Sulteng hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp15,06 triliun atau 55,70 persen dari pagu, dengan pertumbuhan terkontraksi 9,02 persen yoy.
Dengan kondisi tersebut, APBN regional Sulteng mencatatkan defisit sebesar Rp9,91 triliun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan II 2025 mencapai 7,95 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,12 persen (yoy).
Menurut dia, kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Sulteng masih cukup kuat, daerah ini menghadapi tantangan fiskal berupa rendahnya kemandirian pendapatan daerah dan kontraksi penerimaan negara.
Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Ke depan, kata dia, implementasi strategi ekonomi nasional yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan diharapkan mampu memperkuat ruang fiskal yang lebih sehat dan produktif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong transformasi ekonomi Sulteng.
Selain itu, melalui optimalisasi potensi sumber daya alam, penguatan sektor industri pengolahan, dan pengelolaan fiskal yang akuntabel, Sulteng diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
