Palu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Rico Andi Djanggola mengatakan perlu keterlibatan para pihak dalam mengawal pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat.
"Konsistensi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dalam mengawal pembangunan perlu diapresiasi sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah," kata Rico Andi Djanggola saat menerima Eksekutif Kota LMND Palu di ruang kerjanya, Kamis.
Dalam pertemuan itu LMND menyampaikan sejumlah hasil evaluasi terkait arah pembangunan dan pemulihan ekonomi pascabencana 2018.
“Saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan LMND yang masih mau memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu. Saya juga sangat mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR), karena di Palu masih banyak perusahaan yang belum taat dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya,” kata ujarnya.
Ia mengemukakan, usulan LMND tersebut sejalan dengan upaya DPRD Palu untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan di daerah.
“Kritik dan saran yang disampaikan lembaga ini bisa menjadi masukkan bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia menuturkan.
Ketua LMND Kota Palu Husain Fitta memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kota Palu setelah bencana 2018 banyak digerakkan oleh investasi swasta dan program pemerintah pusat.
Namun, menurutnya, arah pembangunan tersebut cenderung lebih menguntungkan kelompok pemilik modal.
“Kota Palu tumbuh cepat setelah bencana, tetapi pertumbuhan yang hanya didorong oleh investasi swasta justru menimbulkan kesenjangan sosial,” ucapnya.
Ia menilai sektor ekonomi rakyat seperti perdagangan kecil, nelayan, dan pekerja informal semakin terpinggirkan akibat kebijakan pajak dan tata ruang yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah.
“Pembangunan Kota Palu saat ini masih bersandar pada logika modal, bukan kebutuhan rakyat,” kata dia menambahkan.
Dalam pertemuan itu, LMND mengusulkan pembentukan Pansus CSR DPRD Kota Palu, guna memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
