Palu (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Sulteng Mahfud Masuara menjelaskan sebanyak 806 kepala keluarga (KK) penyintas bencana alam di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala) yang terjadi 2018, belum menerima bantuan hunian tetap (huntap).
"Rapat panitia khusus (pansus) dengan instansi teknis terkait, ditemukan masih ada sekitar 806 KK yang belum menempati huntap. Sebagian besar berada di Kota Palu sekitar 600-an KK, dan hampir 200 KK tersebar di Sigi dan Donggala,” katanya di Palu, Rabu.
Ia mengemukakan, sebagian besar kendala disebabkan oleh belum tuntasnya verifikasi dokumen kartu keluarga dan adanya kasus ‘KK gendong’ atau satu rumah yang dihuni lebih dari satu KK saat di hunian sementara (huntara).
Ia mengatakan, rapat pansus pada Jumat (24/10) menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masih tinggal di huntara, salah satunya warga Kelurahan Talise, Kota Palu yang mempertanyakan kepastian huntap mereka.
“Saat dibangunkan huntara pada awal pemulihan bencana, hanya satu KK mendapat hunian. Maka dari itu muncul 806 KK yang belum terdata, dan DPRD sedang memperjuangkan melalui pansus,” jelasnya.
Ia menuturkan, DPRD Sulteng berkomitmen memperjuangkan hak-hak penyintas, supaya mereka dapat menikmati bantuan pemerintah dan hidup layak.
“Langkah ini tugas negara dan daerah. Kami akan berbicara dengan Bupati Sigi dan Wali Kota Palu, sementara Donggala relatif aman. Pendekatan kami adalah kemanusiaan. Kemanusiaan di atas segalanya,” katanya.
Dari laporan diterima pihaknya, sebagian besar data dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sudah terkumpul dan sedang dicocokkan ke lapangan.
Sejumlah lokasi huntap seperti Bolupountu di Sigi telah ditempati warga, namun masih terdapat kendala fasilitas penunjang.
Sementara di huntap Tondo 2 Palu masih terjadi sengketa lahan, dan di Kelurahan Talise Valangguni proses verifikasi masih berjalan.
Pansus segera melakukan kunjungan lapangan, dijadwalkan pekan depan untuk memverifikasi data dan memastikan seluruh penyintas memperoleh hak atas hunian tersebut.
“Rapat internal pansus segera digelar, termasuk jadwal kunjungan lapangan pekan depan. Semua upaya dilakukan untuk memastikan data akurat dan hak-hak masyarakat terpenuhi,” katanya.
