Pegawai Honor Damkar Poso Tuntut Kesejahteraan

id uang

Pegawai Honor Damkar Poso Tuntut Kesejahteraan

Ilustrasi (antara)

Kalau bisa Pemda tambahkan honor kami pak. Kami hanya terima Rp1,150 juta per bulan, sementara tugas kami 1x24 jam piket
Poso (Antaranews Sulteng) - Honorer Pemadam Kebakaran (Damkar ) Poso menuntut ke pemerintah kabupaten setempat agar memperhatikan kesejahteraan hidup mereka dalam bertugas.

Permintaan ini disampaikan sejumlah honorer kepada media ini terkait masih rendahnya honor mereka.

Tenaga honor di instansi itu diberi honor sebesar Rp1,150 juta per bulan dengan tugas piket 1x24 jam.

"Kalau bisa Pemda tambahkan honor kami pak. Kami hanya terima Rp1,150 juta per bulan, sementara tugas kami 1x24 jam piket," kata Ham, pegawai honor Damkar Poso, Kamis.

Dia katakan, jumlah honor tersebut, sudah termasuk biaya makan minum dan lain-lain.

Menurut mereka ketiadaan biaya makan minum, mengakibatkan saat tugas piket malam, terpaksa membawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing, dan untuk piket siang harus kembali ke rumah untuk makan.

Ham mengatakan dengan harus kembali ke rumah akan berdampak pada konsentrasi jaga saat ada peristiwa kebakaran. Seperti, jumlah anggota secara tiba-tiba akan berkurang menuju ke lapangan.

"Otomatis kalau anggota piket pulang makan di rumah, dan saat itu ada kebakaran,  terpaksa kami yang sisa di pos itu yang turun dengan mobil, akibatnya pemadaman dengan personil yang kurang mengakibatkan pemadaman lambat," kata mereka.

Bahkan selain itu, dengan tidak adanya biaya makan minum, beberapa kali sejumlah petugas tidak makan dalam sehari, saat bertugas mendadak memadamkan api.

Hal itu terjadi saat peristiwa kebakaran di pertokoan Kelurahan Bonesompe belum lama ini.

Ada dua orang sopir Pemadam yang tidak makan dalam sehari, karena tugas memadamkan api. Menurut mereka jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulteng, Kabupaten Poso yang paling terendah honor Damkarnya.

"Tugas kita ini, jangan disamakan dengan bidang lain. Kami ini miliki pekerjaan yang beresiko tinggi, sementara kebutuhan rumah tangga kami bagaimana," ujarnya.

Kadis Damkar Kabupaten Poso yang sekaligus dengan Satpol PP,  Sri Ayu Utami di ruangan kerjanya mengatakan pengeluaran honor Damkar itu, telah di sampaikan kepada instansi terkait untuk lebih diperhatikan.

Namun menurutnya keuangan PAD yang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan mereka.

"Saya sudah berupaya dengan apa pengeluaran mereka itu,  saya sudah berkoordinasi, namun dana yang belum mencukupi," kataya.***