Legislator Donggala : Hak penyintas belum terpenuhi

Donggala, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Widya Kastrena Lassa mengemukakan hak-hak korban gempa dan tsunami di Donggala belum terpenuhi semuanya setelah setahun bencana tersebut.

"Terkait dengan berbagai permasalahan yang muncul pascabencana yang sudah satu tahun berlalu, seperti belum terpenuhinya semua hak-hak penyintas," ucap Widya, Minggu.

Widya yang merupakan Juru Bicara Fraksi NasDem di DPRD Donggala itu menyebut, banyak permasalahan yang muncul pascabencana, antara lain kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran, minimnya pendidikan tangguh bencana dan berbagai persoalan lainnya, yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Fraksi NasDem, sebut dia, menginginkan beberapa hal penting yang harus menjadi fokus Pemkab Donggala dan DPRD dalam proses penanggulangan bencana di daerah sebagai wujud keseriusan dalam berjuang untuk masyarakat.

Pertama, kata dia, pembentukan kaukus yang bertujuan mengawal transparansi dan akuntabilitas bantuan anggaran publik/national state (Hibah dan APBN) dan penggunaannya.

Kedua, membangun posko pengaduan bencana di tiap titik pengungsi agar dapat segera diketahui persoalan apa yang terjadi. Ketiga, mendorong pendidikan dengan perspektif tangguh bencana baik formal maupun informal.

"Salah satunya menjadikan pembelajaran tangguh bencana sebagai muatan lokal di tingkat SD, SMP, dan SMA," katanya.

Keempat, Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Donggala agar menyusun revisi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan perspektif tangguh bencana, transparan, dan partisipatif.

"Kita semua harus optimistis terhadap segala dinamika dan kemungkinan yang akan terjadi nanti. Kita akan mampu melewatinya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Donggala serta dukungan stakehoulder terkait dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Donggala yang kita cintai ini," ujarnya.