Jakarta (ANTARA) - Pengadilan di Amerika Serikat untuk sementara memblokir perintah dari pemerintah yang meminta Apple Inc dan Alphabet Inc melarang memuat aplikasi TikTok.
Hakim Distrik di Washington, Carl Nichols pada Minggu (27/9) waktu setempat, mengeluarkan preliminary injuction agar larangan TikTok di pasar aplikasi dihentikan, dikutip dari Reuters.
Nichols kali ini menilai memblokir larangan lainnya dari Departemen Perdagangan yang akan melarang kesepakatan teknis dan bisnis yang dijadwalkan berlaku pada 12 November.
Departemen Perdagangan mengatakan "akan mematuhi aturan tersebut dan segera bertindak".
Tidak disebutkan apakah pemerintah akan mengajukan banding.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengeluarkan perintah eksekutif bahwa TikTok harus memecah operasional di AS dalam waktu 90 hari.
Pengacara untuk TikTok, John E. Hall, mengatakan larangan tersebut "belum pernah terjadi" dan "tidak rasional" karena negosiasi sedang berlangsung.
"Ini hanya hukuman. Ini cara yang terang-terangan untuk memukul perusahaan. Tidak ada yang mendesak di sini," kata Hall saat sidang.
TikTok menyatakan puas dengan preliminary injuction tersebut dan akan melanjutkan diskusi yang sedang berlangsung dengan pemerintah.
Baca juga: TikTok adukan rencana blokir ke pengadilan Amerika Serikat
Baca juga: TikTok akan larang iklan "body shaming"
Baca juga: China disebut tidak akan setujui kesepakatan jual-beli TikTok
Baca juga: Trump dukung kesepakatan yang memungkinkan TikTok terus beroperasi di AS
Berita Terkait
Senator AS akan ajukan legislasi blokir penjualan senjata ke Israel
Kamis, 19 September 2024 11:14 Wib
OJK sebut telah blokir sekitar 6.000 rekening terafiliasi judol
Jumat, 2 Agustus 2024 15:33 Wib
Diskominfo Babel blokir situs judi online di jaringan pemprov
Jumat, 5 Juli 2024 11:52 Wib
Menkeu jelaskan soal blokir anggaran K/L Rp50 triliun
Rabu, 14 Februari 2024 19:06 Wib
Polisi blokir website dan rekening rumah produksi film dewasa
Selasa, 12 September 2023 12:53 Wib
Bappebti blokir 1.075 domain situs web berentitas ilegal
Jumat, 7 Juli 2023 9:47 Wib
DPRD Palu sebut kebijakan wali kota blokir KTP warga keliru
Senin, 13 Februari 2023 10:14 Wib
Anggota DPRD Palu: Kebijakan wali kota blokir KTP warga yang tak bayar retribusi sampah keliru
Minggu, 12 Februari 2023 21:59 Wib