Pemkab Parigi Moutong prioritaskan program pemenuhan hak anak

id KLA,hak anak, Pemkab Parimo, parigi moutong,Sulteng, ardi kadir

Pemkab Parigi Moutong prioritaskan program pemenuhan hak anak

Suasana rapat evaluasi rapat evaluasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus bimbingan teknis peningkatan capaian KLA Parigi Moutong, di Parigi, Selasa (8/12/2020). ANTARA/HO/ Kominfo Parigi Moutong

Parigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memprioritaskan sejumlah program yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah itu.

"Anak merupakan kelompok rentan dari tindak kekerasan, pelecehan seksual hingga eksploitasi pekerjaan anak yang tentunya berisiko bagi psikis dan tumbuh kembangnya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Ardi Kadir pada kegiatan rapat evaluasi gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Parigi, Selasa.

Menurut dia, Parigi Moutong sebagai kabupaten layak anak sudah semestinya mengakomodasi program-program yang bersentuhan dengan pemenuhan hak terhadap anak, baik itu itu melibatkan lembaga swasta maupun aktivis dan NGO untuk disandingkan dengan program pembangunan pemerintah daerah, sebagai upaya perhatian dan keseriusan pemerintah setempat dalam menangani kelompok-kelompok rentan yang berisiko.

Di samping itu, anak juga memiliki hak bermain dan perlindungan pribadi, sehingga mereka perlu dijaga, disayangi dan dibina guna membentuk karakter yang kelak dapat berguna bagi keluarga, bangsa dan negara.

Oleh karena itu, KLA harus disinergikan dengan seluruh kepentingan di daerah, karena setiap daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota berkewajiban mewujudkan kota ramah anak.

Kemudian, selain tanggung jawab keluarga mendidik dan memenuhi hak-hak dasar mereka, pemerintah serta unsur-unsur terkait lainnya juga memiliki peran yang sama agar masa depan anak semakin cerah dan tidak masuk dalam tindakan kekerasan.

"Kami mengeluarkan kebijakan dengan mengintegrasikan seluruh sektor untuk memenuhi hak-hak anak sejalan dengan KLA yang ditetapkan pemerintah," ujar Ardi.

Dikemukakannya, keberhasilan pembangunan juga dilihat dari capaian implementasi prinsip kesetaraan gender dan tentu saja menyangkut dengan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Maka melalui kekuatan pemerintah, kelompok-kelompok rentan harus mendapat ruang dan akses.

"Anak adalah aset dan modal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Negara. Olehnya sayangi lah anak-anak kita tanpa ada tindakan kekerasan," kata Ardi.