Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Wakil Bupati Morowali Utara (Morut) H. Djira memperingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat agar tidak membuat kesepakatan di luar rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
"RKPD harus disusun sebaik-baiknya dan tidak ada lagi kesepakatan di luar 'pagar'. Kalau ada lembaga (OPD) membuat kesepakatan seperti itu adalah bumerang bagi kami," katanya saat memimpin rapat pembahasan penyusunan RKPD Kabupaten Morut tahun 2021 di Kolonodale, Selasa.
Sebab, kata dia, Pemkab Morut terutama bagi bupati dan wakil bupati selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap jalannya roda pemerintahan dan terlaksananya program kerja yang diperuntukan bagi kesejahtaraan warga.
Ia minta OPD agar menyusun RKPD tepat sasaran dan menyasar utamanya warga yang kurang mampu, tidak hanya sebatas seremonial belaka.
Sementara itu Bupati Morut dr Delis J. Hehi menjelaskan faktor penentu keberhasilan pembangunan ke depan adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
"Anggaran kita sangat terbatas oleh karena itu semua program dan rencana anggaran akan dikaji ulang untuk disesuaika kebutuhan mendesak. Program dan rencana anggaran yang tidak berkontribusi langsung dengan kesejahteraan masyarakat akan ditunda," ujarnya.
Ia tidak ingin mewariskan utang pada generasi berikutnya sehingga mesti mengambil langkah tersebut .
"Saya ajak kita semua 'ikat pinggang' dulu. Semua belanja harus fokus pada pencapaian visi dan misi. Kita kerja dulu sejahterakan masyarakat. Soal kesejahteraan aparatur sipil negara itu urusan saya dengan wakil bupati" ujarnya.
