Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mendorong peningkatan perekonomian daerah lewat program Parimo Mutiara Khatulistiwa.
"Program ini melibatkan sejumlah sektor produktif seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, Koperasi dan UMKM termasuk pertanian dan perkebunan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan yang ditemui, di Parigi, Senin.
Dia memaparkan, dari 10 program pokok Pemkab Parigi Moutong salah satu diantaranya yakni Parimo Mutiara Khatulistiwa yang di proyeksikan berlangsung tiga tahun di mulai 2019-2023, dalam rangka penguatan dan peningkatan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Sejak di mulai kegiatan tersebut, program Mutiara Khatulistiwa belum berjalan maksimal karena ketersediaan anggaran masih diarahkan pada penanganan COVID-19, meski begitu pemerintah setempat tetap memberikan porsi penguatan ekonomi daerah.
Hal ini juga, dikolaborasikan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi, sehingga diharapkan kedua program tersebut dapat berjalan seirama dan bentuk pengawasan serta evaluasi melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keuangan (BPKP) perwakilan Sulteng serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kabupaten tersebut.
"Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah, BPKP berharap ke depan Pemerintah Parigi Moutong perlu meningkatkan porsi anggaran untuk menunjang program prioritas tersebut yang tidak kalah penting dengan penanganan COVID-19," ujar Irwan.
Pada program Parimo Mutiara Khatulistiwa, Pemkab setempat membutuhkan anggaran kurang lebih Rp57 miliar, dimana situasi saat ini serapan anggaran belum bisa mengakomodasi pembiayaan sebesar itu, jika dipaksakan akan berdampak pada program dan kegiatan lainnya yang juga di nilai penting.
"Pembiayaan program tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parigi Moutong, karena terjadi pemotongan maka kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada," ucap Irwan.
Di program tersebut, pemerintah setempat juga mengikutsertakan kegiatan infrastruktur sebagai kegiatan penunjang guna menyukseskan program prioritas pemerintah di sektor perekonomian.
"Secara umum BPKP dan APIP melakukan pengawasan mulai dari program kegiatan, pelaksanaan hingga evaluasi. Salah satu ketertarikan BPKP karena program prioritas daerah di padukan dengan program prioritas nasional," demikian Irwan.
"Program ini melibatkan sejumlah sektor produktif seperti pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, Koperasi dan UMKM termasuk pertanian dan perkebunan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan yang ditemui, di Parigi, Senin.
Dia memaparkan, dari 10 program pokok Pemkab Parigi Moutong salah satu diantaranya yakni Parimo Mutiara Khatulistiwa yang di proyeksikan berlangsung tiga tahun di mulai 2019-2023, dalam rangka penguatan dan peningkatan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Sejak di mulai kegiatan tersebut, program Mutiara Khatulistiwa belum berjalan maksimal karena ketersediaan anggaran masih diarahkan pada penanganan COVID-19, meski begitu pemerintah setempat tetap memberikan porsi penguatan ekonomi daerah.
Hal ini juga, dikolaborasikan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi, sehingga diharapkan kedua program tersebut dapat berjalan seirama dan bentuk pengawasan serta evaluasi melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keuangan (BPKP) perwakilan Sulteng serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kabupaten tersebut.
"Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah, BPKP berharap ke depan Pemerintah Parigi Moutong perlu meningkatkan porsi anggaran untuk menunjang program prioritas tersebut yang tidak kalah penting dengan penanganan COVID-19," ujar Irwan.
Pada program Parimo Mutiara Khatulistiwa, Pemkab setempat membutuhkan anggaran kurang lebih Rp57 miliar, dimana situasi saat ini serapan anggaran belum bisa mengakomodasi pembiayaan sebesar itu, jika dipaksakan akan berdampak pada program dan kegiatan lainnya yang juga di nilai penting.
"Pembiayaan program tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parigi Moutong, karena terjadi pemotongan maka kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada," ucap Irwan.
Di program tersebut, pemerintah setempat juga mengikutsertakan kegiatan infrastruktur sebagai kegiatan penunjang guna menyukseskan program prioritas pemerintah di sektor perekonomian.
"Secara umum BPKP dan APIP melakukan pengawasan mulai dari program kegiatan, pelaksanaan hingga evaluasi. Salah satu ketertarikan BPKP karena program prioritas daerah di padukan dengan program prioritas nasional," demikian Irwan.
