Bupati Morut berang kepala OPD tak rela anggarannya dirasionalisasi

Morowali Utara (ANTARA) - Bupati Morowali Utara (Morut) Provinsi Sulawesi Tengah dr. Delis Julkarson Hehi merasa berang kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat karena tidak rela anggaran tiap OPD dirasionalisasi untuk kepentingan warga.

"Rasionalisasi ini tidak ada untungnya untuk Bupati dan Wakil Bupati Morut, tetapi semuanya untuk kepentingan yang lebih besar bagi daerah dan kesejahteraan warga," kata dengan nada tinggi saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi membahas rencana rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morut tahun 2021 yang diikuti seluruh kepala OPD, Jumat.

Rencana rasionalisasi ini, kata Delis, sudah berjalan sejak beberapa hari lalu, tetapi hingga kini belum juga ada keputusan final karena tidak ada keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran para kepala OPD dalam memberikan laporan hasil rasionalisasi anggarannya.

Laporan mengenai penggunaan anggaran biaya perjalanan, menurut dia, tidak diperbaharui dan tidak jujur, sehingga hal ini yang menyebabkan pembahasan rencana rasionalisasi anggaran tersebut berkepanjangan.

Delis yang didampingi Wakil Bupati Morut H. Djira K dan Sekretaris Kabupaten Morut Musda Guntur menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran OPD mempunyai maksud utama untuk mencegah adanya defisit APBD pada akhir tahun 2021.

Ia menilai APBD 2021 berpotensi defisit karena rencana penerimaan asli daerah (PAD) tidak realistis. Tahun 2020 realisasi APBD hanya Rp52 miliar, tetapi tahun 2021 dipatok sekitar Rp120 miliar. Salah satu buktinya, sampai saat ini realisasi PAD 2021 baru sekitar Rp2,5 miliar.

"Memang masih ada waktu lima bulan lagi, tetapi saya khawatir sisa target penerimaan itu sulit tercapai. Kalau nanti tidak tercapai, dan rencana belanja berjalan seperti rencana saat ini, saya yakin akan ada defisit lagi," ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya defisit seperti tahun-tahun sebelumnya, Deli menyatakan anggaran belanja, baik belanja rutin maupun belanja modal harus dirasionalisasi. 

Oleh karena itu ia meminta semua kepala OPD melaporkan dengan jujur anggaran masing-masing dan menyampaikan bagian-bagian yang bisa dirasionalisasi dan yang tidak bisa dirasionalisasi karena sangat urgen seperti biaya-biaya perjalanan dinas merupakan bagian yang paling pertama dikaji untuk dirasionalisasi.

"Saya minta semua kepala OPD menghemat anggaran, terutama biaya perjalanan dinas untuk dialokasikan bagi kepentingan langsung rakyat seperti sekolah atau pendidikan gratis, beasiswa mahasiswa Morut serta mengikutsertakan semua warga menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," terangnya.

Bupati menegaskan rasionalisasi anggaran itu sifatnya hanya penundaan. Jika ke depan PAD terealisasi sesuai harapan sehingga memenuhi keperluan pembelanjaan berdasarkan rencana anggaran biaya, maka seluruh pos dana yang dirasionalisasi itu bisa dilaksanakan.

"Jangan menganggap bahwa dengan rasionalisasi ini seolah-olah OPD sudah tidak bisa jalan lagi. Ini hanya penundaan, bukan akhir dari segalanya," katanya.