Pemkab Buol salurkan bansos senilai Rp4 miliar kepada masyarakat

id bansos buol,bupati buol,amirudin rauf,pemkab buol,hut daerah kabupaten buol

Pemkab Buol  salurkan bansos senilai Rp4 miliar kepada masyarakat

Bupati Buol Amirudin Rauf (ANTARA/HO-Humas Setda Pemkab Buol)

Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menyalurkan bantuan sosial senilai Rp4 miliar untuk masyarakat di daerah tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Iya, bantuan ini dari Dinas Sosial Kabupaten Buol, yang diberikan dalam momentum HUT Ke-22 Kabupaten Buol. Di umur yang menginjak dewasa, Buol sedang menatap masa depan, menentukan arah, demi cita-cita kesejahteraan yang telah dirintis oleh para pendiri daerah ini," kata Bupati Buol, Amirudin Rauf, di Buol, Jumat.

Bantuan sosial itu diberikan melalui empat program, meliputi program rehabilitasi sosial dengan anggaran senilai Rp606 juta lebih, program pemberdayaan sosial dengan anggaran Rp125 juta, program penanganan fakir miskin mencapai Rp3,2 miliar, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dan postif COVID-19 di Kecamatan Biau senilai Rp185 juta.

Penerima manfaat dari bantuan sosial tersebut, meliputi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, bantuan pemulihan dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Selain itu, masyarakat binaan lembaga pemasyarakatan, lansia, bantuan sosial untuk usaha perbengkelan, fakir miskin dan bantuan rumah layak huni.

Bupati Buol Amirudin Rauf mengatakan salah satu tujuan dari pemekaran dan terbentuknya Kabupaten Buol untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, sebut dia, momentum HUT Ke-22 Kabupaten Buol menjadi refleksi dan evaluasi terkait dengan kinerja pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Perayaan hari ulang tahun daerah tidak saja sebuah ajang seremoni semata. Tetapi, adalah momentum merenungkan kembali semangat dan cita-cita pemekaran Buol," katanya.

Amirudin Rauf menegaskan bahwa lewat momentum HUT, maka setiap organisasi perangkat daerah harus mengevaluasi kembali program dan capaian untuk diperbaiki, agar pembangunan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik.