Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengemukakan program Satu Data Indonesia bertujuan sebagai rujukan evaluasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah untuk melihat capaian keberhasilan program.
"Satu data sangat penting disinkronikan baik pemerintah Pusat maupun daerah, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih data," kata Kepala BPS Parigi Moutong Simon yang ditemui di Parigi, Kamis.
Sebagaimana kebijakan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, merupakan upaya tata kelola data pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses serta dapat dibagi pakaikan antarpemerintah.
Menurut dia, data sangat penting dalam tatanan organisasi pemerintahan untuk mengukur capaian suatu program kegiatan, yang tidak hanya berbicara soal angka, tetapi dari situ muncul satu kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan.
Program ini bagian dari upaya pemerintah mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
"Kami diberikan tanggung jawab sebagai pembina data, lalu data-data sekunder pemerintah dirilis dan dikeluarkan melalui BPS, baik itu menyangkut data kemiskinan, ekonomi maupun sektor pembangunan lainnya," ujar Simon.
Penguatan satu data Indonesia di daerah, termasuk Parigi Moutong akan ditegaskan dalam regulasi Peraturan Bupati (Perbub) sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur.
Sebagian besar sinkronisasi data instansi kabupaten tersebut sudah dilakukan bersama BPS setempat, bahkan dalam skala pembangunan daerah program satu data Indonesia dapat digunakan sebagai bahan masukkan untuk perbaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Agar program ini lebih berjalan optimal, perlu dilakukan penyamaan persepsi dengan pemerintah setempat, supaya data-data strategis dapat dijamin keabsahannya, yang selanjutnya dijadikan sebagai basis data sesuai sektor masing-masing," ucap Simon.
Satu Data Indonesia juga mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan itu sendiri, kemudian memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan pelayanan publik.
"Tentunya, kegiatan analisis data membutuhkan dukungan teknologi-teknologi canggih dan termuktahir," demikian Simon.
