Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura meminta kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota agar membangun kerja sama yang baik, untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.
"Kita harus berkolaborasi, maka marilah kita bekerja sama membangun Sulteng," kata Rusdy Mastura, di Palu, Rabu.
Gubernur Rusdy Mastura mengatakan, salah satu target yang harus dicapai secara bersama oleh Pemprov Sulteng, Pemkot Palu dan pemerintah kabupaten adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Pemprov Sulteng memprioritaskan penurunan angka kemiskinan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Palu dan pemerintah kabupaten.
Angka kemiskinan di Sulteng mencapai 13 persen saat ini, dan ditargetkan oleh Gubernur Sulteng turun hingga enam persen atau tersisa tujuh persen.
"Angka kemiskinan di Kabupaten Donggala sekitar 18 persen, Sigi sekitar 13 persen, Tojo Una-una 18 persen, Parigi Moutong 17 persen, Morowali yang disebut sebagai daerah kaya akan tambang nikel angka kemiskinannya masih 13 persen," ujar Gubernur Rusdy Mastura.
Dia menerangkan sebelum melakukan intervensi penurunan kemiskinan, maka perlu dipetakkan antara kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Sebab, dua model kemiskinan ini harus disentuh dengan pendekatan yang berbeda.
Ia mengatakan untuk kemiskinan kultural, maka harus disentuh dengan program pembangunan peradaban manusia, yang diawali dengan mengubah pola pikir serta perilaku masyarakat.
"Misalnya mendorong masyarakat dan menyediakan akses pendidikan untuk masyarakat, agar mereka bisa mengenyam pendidikan, dengan harapan dapat mengubah sikap dan perilaku," ujarnya.
Sementara untuk kemiskinan struktural, salah satunya, yaitu minimnya modal untuk membangun usaha, maka pemerintah daerah bertugas menyediakan akses bagi masyarakat mendapat modal.
"Misalnya membantu masyarakat mendapatkan fasilitas KUR tanpa agunan, dan bagaimana agar masyarakat tidak terbebani dengan bunga KUR tersebut," ucapnya.
hal itu harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemprov Sulteng, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, agar penanganan kemiskinan daerah berjalan optimal.*
