Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Poso menurunkan angka kasus kekerdilan atau stunting di kabupaten itu hingga 14 di tahun 2024.
"Presentasi stunting di Poso saat ini berada di angka 26,7 persen sehingga perlu penanganan serius, dan kami siap membantu Pemerintah Daerah (Pemda)," kata Kepala BKKBN Sulteng Tenny Calvenny Soriton saat kunjungan kerja di Poso, Jumat.
Ia mengemukakan, BKKBN ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting memiliki peran dan tugas untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis secara terpadu diseluruh kabupaten/kota, agar penanganan cepat dan tepat teratasi.
Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dibutuhkan komitmen bersama dengan membangun kolaborasi lintas sektor serta efisiensi aksi konvergensi sebagai sebagai bagian dari pedoman penanganan.
"Penanganan kekerdilan perlu dibarengi dengan inovasi. Kami menilai papa yang dilakukan Pemkab Poso sudah baik dan lebih ditingkatkan," ujar Tenny.
Wakil Bupati Poso M Yasin Mangun mengemukakan, pihaknya menargetkan dua tahun ke depan kabupaten itu bisa menekan kekerdilan anak di angka 14 sebagaimana angka target nasional.
Guna memaksimalkan langkah-langkah tersebut, pihaknya telah menjalankan berbagai program intervensi, salah satunya sosialisasi dan edukasi berkesinambungan kepada masyarakat secara masif mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
"Penanganan mendasar mencegah kekerdilan mulai dari pra persalinan. Dalam artian, pemeriksaan rutin selama enam kali di masa kehamilan sangat penting untuk mengetahui kondisi perkembangan bayi, lalu asupan gizi bagi ibu hamil juga sangat penting. Langkah-langkah seperti ini sudah dilakukan," demikian Yasin.
