Palu (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Rizal menyatakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Palu untuk memperbaiki berbagai permasalahan di sektor pendidikan.
Mulai dari masalah infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang masih belum memadai, mutu pendidikan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) itu yang masih di bawah harapan hingga masalah kesejahteraan guru yang sampai saat ini belum teratasi.
"Masalah infrastruktur yang ada diantaranya sekolah dasar (SD) yang dibangun untuk anak-anak korban gempa, tsunami dan likuefaksi tahun 2018 di Kelurahan Balaroa terancam tidak dapat lagi dipakai karena berada di atas lahan milik warga. Bukan dibangun di atas lahan milik negara,"katanya, Jumat.
Jika sekolah tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, lanjutnya, maka anak-anak peserta didik di sekolah tersebut akan terlantar. Maka dari itu Pemerintah Kota Palu harus segera mengatasi permasalahan itu dengan memindahkan sekolah itu di atas lahan milik negara.
"Sekolah-sekolah di pinggir pantai Teluk Palu yang terdampak tsunami tahun 2018 juga mengalami berbagai permasalahan. Saat air laut pasang, sekolah terendam air. Padahal sekolah-sekolah itu masih digunakan untuk proses belajar mengajar oleh peserta didik di sana. Nah permasalahan seperti ini yang harus diatasi oleh pemerintah daerah,"ujarnya.
Kemudian Rizal menilai mutu pendidikan di Kota Palu juga masih jauh tertinggal dengan kota-kota di Indonesia utamanya di pulau Jawa yang lebih maju dan moderen karena didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai ditambah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan yang mumpuni.
Olehnya ia berharap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu Hardi yang baru menjabat beberapa bulan, mutu pendidikan di Palu dapat meningkatkan mengingat rekam jejak Hardi yang seorang guru dan kepala sekolah. Berbeda dengan Kepala Disdikbud Palu sebelum-sebelumnya yang tidak memiliki rekam jejak sebagai seorang guru apalagi kepala sekolah.
"Yang paling penting soal kesejahteraan guru utamanya guru honorer kategori dua (K2) yang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di Palu bahkan ada guru honorer yang digaji hanya Rp350 ribu per bulan," kata Rizal.
Padahal, kata Rizal, tugas yang diemban seorang guru sangat mulia yakni untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa, namun sayang pengorbanan mereka belum mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah daerah.
"Kami melalui DPRD Palu sudah mengupayakan perlahan agar kesejahteraan guru honorer di Palu dapat meningkat. Alhamdulillah mulai tahun 2022 ini guru honorer berusia di atas 50 tahun yang sudah mengabdi di minimal 10 tahun diberi honor Rp1 juta per bulan," ucapnya.
