Jakarta (ANTARA) - Universitas Bhayangkara (Ubhara) Jakarta Raya menggelar bedah buku tentang intelijen di Kampus Ubhara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis.
Buku berjudul "Pembangunan Jaringan" ditulis Irjen Polisi (Purn) Y Wahyu Saronto setebal 210 halaman.
Buku itu merupakan buku kedua setelah buku pertama berjudul "Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan" yang diterbitkan tahun 2018 lalu.
Penulis buku Wahyu Saronto mengatakan buku pertama yang ditulisnya tentang intelijen yang membahas teori dasar intelijen. Di dalamnya kata dia, terdapat pembahasan tentang pembangunan jaringan, tetapi hanya sepintas.
"Dalam perkembangannya dibuatlah buku dengan pembangunan jaringan yang lebih mendalam," jelasnya.
Dia menegaskan buku itu ditulis bukan hanya untuk komunitas intelijen, tapi untuk masyarakat umum terkait kondisi kekinian.
"Buku ini bisa digunakan siapa saja dan untuk kepentingan apa saja," ujarnya.
Sementara itu Rektor Ubhara Jaya Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Bambang Karsono mengapresiasi lahirnya buku yang ditulis Wahyu Saronto. Menurut dia, buku itu cukup baik, agar masyarakat bisa lebih mengenal dunia intelijen.
Buku ini juga cukup bermanfaat di lingkungan dunia pendidikan, terutama untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan security (keamanan).
"Jadi ada dua hal. Yang pertama, semua bisa belajar dengan baik mengenai perkembangan intelijen di Indonesia. Yang kedua, sebagai rektor buku ini bisa sebagai dasar mahasiswa, dalam rangka mengembangkan wawasan kebangsaan dan keamanan," katanya.
Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Jenderal Pol. (Purn) Chairuddin Ismail mengatakan keberadaan intelijen memiliki peran yang cukup penting.
"Kini intelijen tidak lagi dilakukan oleh kepentingan militer, tetapi juga untuk kepentingan bisnis dan dalam bentuk apa pun," ungkapnya.
Menurut dia, untuk tercapainya sebuah tujuan organisasi terutama intelijen, dibutuhkan banyak jaringan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
"Dalam proses intelijen, semua informasi itu akan dianalisis, dalam produk-produk intelijen untuk kepentingan negara, termasuk menjadi landasan pembuatan kebijakan," jelasnya.
