Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh reward atau penghargaan sebesar Rp11,2 miliar dari Kementerian Keuangan karena dinilai berhasil kendalikan inflasi tahun anggaran 2023, kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulteng, Rudi Dewanto.
"Alhamdulillah Pemprov Sulteng memperoleh reward dari Kementerian Keuangan berupa alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi pada tahun anggaran 2023, periode kedua sebesar Rp11,2 miliar," kata Rudi Dewanto di Palu, Kamis.
Dia menjelaskan, penghargaan itu diberikan, karena Sulteng masuk dalam 10 besar provinsi dengan inflasi terendah periode Agustus 2023.
"Sulteng masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan inflasi terendah, itu semua atas koordinasi, kolaborasi dan sinergi dari semua pihak," katanya.
Rudi menambahkan bahwa Sulteng masuk provinsi dengan inflasi terendah pada angka 2,83 persen periode Agustus 2023, bersama dengan sembilan provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta 2,93 persen, Nusa Tenggara Barat 2,84 persen, Sumatera Utara 2,78 persen, Aceh 2,39 persen, Papua 2,30 persen, Sulawesi Barat 2,20 persen, Sulawesi Utara 2,06 persen, Gorontalo 2,02 persen, dan Jambi 1,92 persen.
"Terima kasih kepada semua pihak terkait, karena berkat koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang baik dari pemerintah daerah dan vertikal, kondisi inflasi Sulteng dapat terkendali dengan baik," ujarnya.
Meski demikian, Rudi mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah terkait dan meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota, untuk mewaspadai kenaikan harga bahan pokok pada jenis bahan pokok tertentu seperti beras, gula pasir dan cabai merah.
Sementara komoditas lainnya seperti bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras, meski mengalami penurunan harga, namun harus tetap dipantau dan diantisipasi.
"Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, demi mengendalikan dan menjaga stabilitas harga pokok pangan tetap stabil di pasar," sebutnya.
Dia juga meminta kepada organisasi perangkat daerah terkait agar melakukan intervensi mulai dari membangun kelancaran distribusi logistik, penyediaan stock logistik.
"Di samping itu pada sektor pertanian, bagaimana mendorong dan memberikan penguatan kepada petani agar menanam tepat waktu sehingga panen tepat waktu, dan memberikan bantuan untuk kelancaran pengembangan pangan," sebutnya.
