Kuala Lumpur (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia meminta warganya untuk menunda perjalanan ke Palestina mengingat situasi keamanan yang masih memburuk saat ini.
KLN dalam keterangan persnya diterima di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang masih ingin ke kawasan itu disarankan untuk berkonsultasi ke Kementerian Luar Negeri terlebih dulu.
Terdapat lima warga Malaysia, yakni seorang perempuan serta seorang ibu bersama tiga anaknya yang saat ini berada di Tepi Barat, Palestina. Kedutaan Besar mereka di Amman, Yordania, selalu terhubung dengan mereka, menurut KLN.
Malaysia mengutuk keras tindakan Israel melakukan pengeboman secara berlebihan dan sewenang-wenang tempat-tempat umum selain memblokir pasokan air, listrik dan makanan untuk rakyat Palestina.
Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah mengeluarkan titah bahwa Malaysia mendukung dan berpegang teguh dengan sikapnya selama ini bahwa rakyat Palestina mendapatkan kembali hak mutlaknya bebas dari pendudukan haram Israel.
Palestina juga harus mendapatkan haknya kembali atas tanah yang dirampas oleh Israel dan hak membentuk sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota negara.
Sementara itu, DPR Malaysia pada Senin (9/10), secara bulat mendesak Dewan Keamanan PBB (UNSC) dan masyarakat internasional memberikan tekanan untuk menghentikan pertempuran untuk mengelakkan pertumpahan darah.
Pada kondisi kritis saat ini, masyarakat internasional termasuk PBB perlu menyalurkan segera bantuan kemanusiaan seperti perlengkapan dasar dan obat-obatan. Dalam keterangannya itu KLN mengatakan rezim Israel tidak berhak untuk memblokir jalur bantuan kemanusiaan.
Malaysia menyalurkan satu juta ringgit (RM) atau sekitar Rp3,3 miliar sebagai sumbangan kemanusiaan awal melalui Rekening Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestina (AAKRP).
