Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, memprioritaskan pemulihan ekonomi warga menengah ke bawah yang terdampak bencana alam gempa bumi dan likuefaksi 2018, pandemi COVID-19, banjir bandang, dan kekeringan, sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
"Iya, pemulihan ekonomi warga menjadi satu prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah," ujar Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, di Sigi, Sabtu.
Dalam upaya pemulihan ekonomi warga terdampak bencana, Pemkab Sigi mengintervensi dengan memberikan bantuan usaha.
Pemkab Sigi memberikan dukungan terhadap 75 UMKM yang terdampak bencana dengan nilai anggaran Rp150 juta.
Pemkab Sigi juga telah menyalurkan dana sebesar Rp17 miliar untuk pemulihan ekonomi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19, berjumlah 1.666 UMKM.
Di samping itu, Pemkab Sigi juga bersinergi dengan multi pihak di antaranya dengan Yayasan Relief Islami Indonesia untuk memberikan dukungan pemulihan ekonomi berupa pemberian bantuan usaha.
"Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh pihak Yayasan Relief Islami Indonesia," ujarnya.
Samuel mengemukakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Sigi terdiri dari dua periode. Periode pertama, antara tahun 2019 sampai akhir tahun 2021, meliputi percepatan pemulihan pasca bencana. Setelah itu dilanjutkan pada periode kedua, antara tahun 2022 sampai akhir tahun 2024 yang bertujuan penuntasan pemulihan pasca bencana.
Pelaksanaan pemulihan tersebut, merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah.
Ia menguraikan, dalam pemulihan itu, difokuskan pada lima sektor yang terdiri dari perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan pemerintahan serta lintas sektor.
"Adapun hal-hal yang sifatnya mendasar lainnya seperti, pemulihan sektor ekonomi produktif dan pengurangan risiko bencana, sehingga kami membuka pintu kerjasama multipihak mendorong penguatan daya saing daerah berbasis agribisnis sebagaimana yang tertuang dalam visi pemerintah daerah 2021 - 2026," katanya.
"Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan, ketahanan ekonomi dan kapasitas komunitas menghadapi risiko bencana berkepanjangan," sebutnya.
