Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah mengatakan sekitar Rp598 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi tersebut.
“Dana ini dialokasikan sebagai dukungan dari APBN 2024 untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024,” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa di Palu, Rabu.
Ia menjelaskan dari total dana tersebut, sebanyak Rp371,73 miliar akan dikelola oleh 13 satuan kerja (Satker) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota dan satu satker KPU provinsi.
“Rp227,23 miliar akan dikelola Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota,” paparnya .
Ia menjelaskan, realisasi belanja Pemilu hingga 31 Oktober 2023 mencapai 72,5 persen dengan kontribusi terbesar dari KPU 77,77 persen dan Bawaslu 62,60 persen.
Ada peningkatan realisasi dibanding tahun sebelumnya karena anggaran lebih besar untuk persiapan Pemilu 2024, oleh karena itu penyelenggara pemilu diminta melakukan percepatan penerapan anggaran, katanya.
Sementara itu, belanja hibah Pemilu dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) senilai Rp512,82 miliar dengan total realisasi Rp498,47 miliar hingga 31 Oktober lalu.
“Sebagian besar anggaran hibah diharapkan terealisasi di tahun 2024, dengan rencana nilai hibah hampir tiga kali lipat dari tahun ini, atau mencerminkan peningkatan anggaran untuk persiapan pemilu mendatang,” ucap Yuni.
